Tanggapan Mahasiswa Soal Wacana Pendidikan Militer Masuk Kampus
Merdeka.com - Wacana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar pendidikan militer masuk dalam mata perkuliahan mendapat reaksi beragam dari pelbagai mahasiswa. Salah satunya diungkapkan Dea, mahasiswa salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan, ini.
Dea sepakat apabila penerapan pendidikan militer itu untuk meningkatkan cinta tanah air dan nasionalisme mahasiswa. Namun dia berharap penerapannya bukan berbentuk latihan secara militer, apalagi sampai memakai sistem SKS yang dapat menjadi beban bagi mahasiswa.
"Kalau sistemnya pakai SKS enggak sepakat, karena SKS menentukan jenjang studi mahasiswa. Kalau mau buat untuk mereka yang mau ikut, bikinnya di luar kurikulum kampus aja," ujar Dea saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/8).
-
Apa yang Kemnaker harapkan dari kolaborasi dengan mahasiswa? 'Kita ingin bonus demografi ini benar-benar berbuah bonus bagi pembangunan negara kita. Kita tidak ingin bonus demografi menjadi mudarat. Kita ingin bonus demografi mengantarkan Indonesia nanti 1 abad menjadi negara maju,' ucapnya.
-
Kenapa Kemnaker ajak mahasiswa kolaborasi? 'Kita perlu kolaborasi dan sinergi untuk mendapatkan bonus demografi,' ucap Menaker saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Pasar Kerja yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/2/2024) di Jakarta.
-
Bagaimana Kemnaker bantu mahasiswa dapatkan kompetensi? Menaker mengatakan, kolaborasi dapat dilakukan, misalnya, melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi negara, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
-
Apa topik pengajian ? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Apa yang ditawarkan kepada universitas? Bareskrim Polri mengimbau kepada seluruh Universitas di Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan program magang yang ditawarkan oleh pihak luar.
Mahasiswi jurusan jurnalistik ini menilai apabila tujuan program ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme cukup melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan sejak SD bahkan sampai perguruan tinggi. Namun penanaman bela negara ini diperkuat kembali agar tak hanya berjalan teori di kelas.
"Jadi kalau untuk penanaman bela negara, nasionalisne, mata pelajaran Kewarganegaraan dari SD sampai SMA dan terus mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi udah cukup kok. Nah tinggal bagaimana kurikulumnya agar penanaman bela negara ini bukan cuma teori di kelas, tapi relevan sama kehidupan. Tapi jangan juga dengan pendidikan militer di lapangan apalagi masuk ke dalam kurikulum," kata dia.
Hal senada dikatakan rekan satu kampus Dea, Ahmad Murodi (20). Mahasiswa jurusan politik ini menolak program pendidikan militer masuk kampus. Dia menilai program itu bisa mengubah pola pikir mahasiswa sebagai kontrol sosial dengan masuknya budaya militerisme.
"Karena jika tujuan pemerintah untuk meningkatkan nasionalisme mahasiswa saya pikir dengan adanya mata kuliah kewarganegaraan itu sudah cukup memberi pemahaman terhadap mahasiswa terkait nasionalisme terhadap bangsa dan negara," kata dia.
Sementara itu, Fikri Ramadhan (19) mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial merasa bingung atas wacana pendidikan militer dari Kemenhan. Dia melihat terlalu banyak program yang harus dijalankan mahasiswa, termasuk program merdeka belajar Kemendikbud belajar yang sampai sekarang belum terealisasi.
"Jadi program pemerintah yang menyasar mahasiswa, prioritasnya nantinya yang mana? Mendikbud sudah merancang kampus merdeka yang didalamnya ada pemakaian sekian SKS untuk belajar di luar kampus, dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Nah ini malah ditambah dengan bela negara, jangan sampai programnya justru tumpang tindih dan tidak maksimal," ucap Fikri.
Sedangkan pendapat lain datang dari Nanda (19) mahasiswi jurusan PGSD sepakat dengan adanya program pendidikan militer, tetapi bukan untuk waktu dekat terealisasi. Karena situasi dan kondisi di tengah Pandemi Covid-19 yang tak memungkinkan dan kurang efektif untuk menjalankan program tersebut.
"Saya setuju, tapi untuk saat ini lebih baik Indonesia memaksimalkan tiga urgensi yaitu, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan khusunya unntuk perbaikan media pembelajaran. Karena problem sekarang dipendidikan itu. Bagaimana cara kita belajar, bukan pengajaran nilai kebangsaan. Jadi Saya mendukung pendidikan militer, namun bukan untuk waktu dekat ini," jelasnya.
Atas hal ini, Nanda mengharapkan kepada pemerintah lebih baik fokus menyusun program-program yang menunjang fasilitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Supaya seluruh pelajar di Indonesia bisa dengan maksimal mengikuti semua proses pendidikan.
Sebelumnya, program pendidikan militer tengah dipertimbangkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masuk dalam pelajaran kampus. Nantinya mahasiswa mengikuti program tersebut selama satu semester melalui sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Senin (17/8). (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses pembelajaran politik yang paling tepat adalah bergabung dengan partai politik langsung.
Baca SelengkapnyaMahfud memberikan jawaban lugas terkait keluhan mahasiswa banyak drama dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaDi depan Ganjar, Mahasiswi Unpar bicara soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaRamai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Baca SelengkapnyaSaat aksi nanti, diklaim akan bergabung ribuan mahasiswa dari 50 kampus di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaSejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan unek-uneknya dalam rapat di Komisi Pendidikan DPR, Kamis (16/5).
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaGerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) bakal menggelar seminar rutin sebagai wadah mahasiswa.
Baca SelengkapnyaBadan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan aspirasi terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo batal menyampaikan kuliah umum di Universitas Cendrawasih (Uncen) menyusul penolakan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaNadiem Anwar Makarim, memastikan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akan sesuai dengan tingkat ekonomi mahasiswa
Baca Selengkapnya