Tegas! Dedi Mulyadi akan Rampingkan SOTK Bank BJB Usai KPK Endus Kasus Korupsi, Posisi Wakil Dirut Ditiadakan

Dedi memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sejumlah upaya di forum RUPS.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi enggan berbicara terlalu jauh perihal kasus korupsi Bank BJB yang tengah diusut KPK. Menurutnya, kasus tersebut ranah lembaga rasuah itu.

“Ya ranahnya kan sudah ranah KPK ya kita serahkan sepenuhnya pada KPK,” kata Dedi usai rapat kordinasi evaluasi tata ruang bersama Menteri TR/BPN dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat di Depok, Selasa (11.3).

Kendati demikian, Dedi sudah melakukan langkah agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sejumlah upaya di forum RUPS.

“Kalau antisipasinya yang pertama kan dirut nya kan sudah mengundurkan diri, kemudian penggantinya sudah ada dan memang begini deh kalau saya jelasin bahwa ke depan pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah langkah di RUPS,” ujarnya.

Dedi mengatakan, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi tidak hanya dilakukan pada orang yang menjabat tetapi juga pada susunan organisasi tata kerja (SOTK).

“Yang pertama adalah kita ingin melakukan buka restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya atau yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping, yang sangat ramping,” tegasnya.

Dia menyontohkan, untuk jabatan direktur cukup dijabat oleh tiga orang saja. Kemudian komisaris hanya tiga orang. Kemudian Dedi juga akan merampingkan SOTK di jajaran wakil direksi yang akan ditiadakan.

“Misalnya saya berikan contoh, direktur cukup 3, 1 Dirut, komisaris cukup 3, kemudian struktur yang bahasa saya itu wakil-wakil Dirut tidak mesti ada, jumlah cabang harus dirampingkan,” ungkapnya.

Biaya Operasional Diturunkan

Dedi menambahkan, biaya operasional BJB harus diturunkan. Karena saat ini biaya operasional Bank BJB mencapai 90 persen.

“Harus diturunkan ke angka 45. Nah sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publik nya dengan baik, itu yang akan menjadi fokus kita kedepan,” katanya.

Dedi menegaskan, tidak akan menggunakan kekuatan politiknya di Bank BJB. Menurutnya, Bank BJB harus dikelola menjadi kekuatan politik perbankan dan bukan politik praktis berbasis electoral.

“Dan, saya selalu tegaskan bahwa meskipun saya politisi tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bank Jabar. Bank Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral bukan, saya ingin itu dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya masuk ke Bank Jabar pasti orang-orang professional,” pungkasnya.