Rekam Jejak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Langsung Copot Kepala SMAN 6 Depok Usai Dilantik
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dia telah menjalani dua periode sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018.
Dedi Mulyadi telah resmi diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat melalui Pilkada 2024. Acara pelantikan ini berlangsung dalam rangka pelantikan Kepala Daerah serentak yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam dunia politik, Dedi Mulyadi memiliki pengalaman yang cukup signifikan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dia telah menjalani dua periode sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018.
Setelah masa jabatannya sebagai Bupati, Dedi Mulyadi melanjutkan karirnya sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2023, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VII, dan aktif di Komisi VI DPR.
Dedi Mulyadi dilahirkan pada tanggal 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, merupakan seorang pensiunan tentara, sementara ibunya, Karsiti, terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia.
Pengalaman hidup di desa memberikan Dedi pelajaran berharga mengenai pentingnya kebersamaan dan gotong-royong, yang menjadi nilai-nilai fundamental dalam hidupnya hingga saat ini. Sejak masa kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya dalam mengelola sawah dan menggembala domba. Meskipun berasal dari keluarga petani, Dedi memiliki cita-cita yang tinggi dalam bidang pendidikan.
Dia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Subang, lalu melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman di Purwakarta pada tahun 1999. Selama masa kuliah, Dedi aktif berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler.
Dia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Purwakarta dan terlibat dalam serikat pekerja. Aktivitas yang dilakukannya saat itu menjadi fondasi yang kokoh untuk karier politiknya di masa depan.
Perjalanan politik Dedi Mulyadi dimulai ketika dia bergabung dengan partai Golkar, dan pada Pemilu 1999, ia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta.
Di dalam lembaga ini, Dedi menjabat sebagai Ketua Komisi E, meskipun masa jabatannya tidak berlangsung lama karena ia diangkat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003. Karier politiknya yang dimulai dengan langkah awal ini menunjukkan dedikasi dan komitmennya terhadap pelayanan publik, serta keinginannya untuk membawa perubahan di daerahnya.
Dengan pengalaman dan latar belakangnya yang kaya, Dedi Mulyadi terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Melalui berbagai posisi yang diembannya, ia berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat yang diwakilinya.
Angkat Budaya Sunda
Dalam Pemilihan Kepala Daerah Purwakarta tahun 2008, Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai Bupati dengan Dudung B. Supardi sebagai wakilnya.
Keduanya berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan tersebut, yang menandai awal kepemimpinan Dedi di Purwakarta dan membawa sejumlah perubahan signifikan bagi masyarakat setempat.
Selama dua periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018, Dedi Mulyadi melaksanakan berbagai program pembangunan yang memberikan dampak positif pada sektor infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial.
Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta mengalami peningkatan dalam kualitas layanan publik, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan sistem pelayanan terbaik di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi juga dikenal karena upayanya dalam mengangkat budaya Sunda sebagai landasan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam beberapa kesempatan, ia selalu menekankan bahwa "pentingnya mempertahankan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman modern" menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, sehingga masyarakat tetap dapat menghargai warisan budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kekayaan Dedi Mulyadi
Mengenai harta kekayaan pribadinya, berapa banyak aset yang dimiliki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat?
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 20 Agustus 2024, total kekayaan Dedi Mulyadi tercatat sekitar Rp12.851.243.199.
Berikut adalah rincian mengenai aset yang dimiliki oleh Dedi, yang meliputi berbagai kategori seperti properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, simpanan kas, serta utang-utang yang ada pada dirinya.
1. Tanah dan bangunan yang bernilai Rp7.368.000.000. Kekayaan ini terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Kota Purwakarta dan Subang.
2. Untuk transportasi dan mesin, Dedi Mulyadi memiliki aset senilai Rp8.004.000.000, yang mencakup sepeda motor Honda keluaran tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, yang diperoleh dari usaha sendiri.
Di samping itu, ada juga sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 yang bernilai Rp20.000.000, serta sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 yang bernilai Rp440.000.000, yang juga berasal dari hasil usaha sendiri.
Selain itu, terdapat sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 yang bernilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 keluaran tahun 2022 dengan nilai Rp3.900.000.000, dan mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 yang bernilai Rp1.500.000.000.
Terakhir, mobil Lexus minibus/microbus keluaran tahun 2023 memiliki nilai Rp1.950.000.000.
Harta lainnya
3. Harta bergerak lainnya yang dimiliki Dedi Mulyadi tercatat senilai Rp160.000.000.
4. Untuk surat berharga, tidak ada catatan yang terlapor.
5. Kas dan setara kas yang dimiliki senilai Rp1.157.055.199.
6. Harta lainnya juga tidak ada catatan yang terlapor.
7. Dedi Mulyadi memiliki utang sebanyak Rp3.837.812.000.
Copot Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok
Usai resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar) periode 2025-2030, Dedi Mulyadi memastikan segera bekerja selepas dari Istana Negara, salah satunya dengan menindaklanjuti pencopotan kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok (Kepala SMAN 6 Depok).
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur yang tidak boleh siswanya ke luar provinsi," tutur Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," sambung Dedi.
Diketahui sebelumnya, 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok menggelar study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali pada 17-24 Februari 2025, meski sempat dilarang Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kegiatan yang berlangsung selama delapan hari itu bertujuan untuk mengunjungi perguruan tinggi dan melakukan observasi budaya.
Dedi Mulyadi melarang lantaran mendengar keluhan wali murid yang keberatan dengan biaya study tour, sebab dinilai terlalu besar.
Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, prosesi pelantikan di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
