Tjahjo Kumolo: Banyuwangi Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Kabupaten Banyuwangi harus menjadi contoh daerah-daerah lain terkait kecepatan pelayanan publik. Apalagi sejumlah inovasi di Banyuwangi telah meraih berbagai penghargaan.

Hal ini disampaikan Tjahjo saat membuka acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Nasional ke 23 yang berlangsung di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/4).

Banyuwangi, kata Tjahjo, dipilih menjadi tuan rumah Peringatan Hari Otoda karena telah meraih banyak penghargaan di bidang pelayanan publik. Acara Otoda ini dihadiri 4000 peserta mulai dari Bupati dan Gubernur se-Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi hari apresiasi daerah Kabupaten, kota dan provinsi yang meraih prestasi Satya Lencana.

"Banyuwangi Banyak inovasi sampai tingkat desa banyak penghargaan yang didapat, banyak destinasi wisata internasional, tumbuh kembang, tingkat kemiskinan dari 20 jadi 7 persen, income per kapita juga naik dengan bagus, ekonomi, dan konsisten, tidak bangun mall-mall, Banyuwangi jadi contoh sukses untuk daerah-daerah," kata Tjahjo usai upacara Peringati Hari Otoda.

Tjahjo melanjutkan, kecepatan memberikan pelayanan publik saat ini menjadi target pemerintah pusat di daerah-daerah. Saat ini, dari 514 Kabupaten-kota di Indonesia, baru 50 persen yang menerapkan kecepatan inovasi pelayanan publik, seperti E-Goverment, E-Planning, jemput bola, hingga pelayanan terpadu yang terkoneksi secara online.

"Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, masih banyak yang belum cepat. Kuncinya adalah kecepatan kata Bapak presiden, menyangkut pelayanan umum, inovasi, perizinan belum masuk semua. Kalau kita mau maju harus seragam, dan cepat memberikan pelayanan," katanya.

Tjahjo sendiri sempat mengunjungi Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang telah mengintegrasikan 199 layanan dalam satu gedung. Dia mengapresiasi upaya pemanfaatan gedung yang sebelumnya tidak digunakan, kemudian dioptimalkan untuk pelayanan publik.

"Perlu sebagai role model, jadi masyarakat tidak buang waktu, tidak terjebak dengan calo, hemat biaya juga satu atap, lengkap mulai kepolisian, imigrasi bikin paspor. Biasanya calo banyak banget mulai PLN, E-KTP," katanya.

Menurutnya, model pelayanan terpadu tersebut sangat efektif dan bisa menekan praktik calo dan pungutan liar.

"Saya mendukung bupati untuk mengoptimalkan bangunan yang tidak dipakai bisa dioptimalkan untuk melayani karena tugas fungsi pemerintah itu kan melayani, semakin cepat melayani masyarakat, tanpa dipungut biaya, kalau ada biaya harus dicantumkan, tidak ada negosiasi, tanpa ada pungutan liar yang mengganggu," jelasnya. (mdk/hhw)