Follow
Trimedya: Arahan ketua umum tolak hak angket Ahok
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut pengajuan hak angket Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta bernuansa politis. Menurutnya, pengajuan hak angket tidak sesuai koridor hukum.
"Kalau mengajukan itu sebenarnya sudah politis," kata Trimedya usai menghadiri diskusi bertajuk 'Spesial Pilkada' di Jakarta, Sabtu (18/2).
Apa lagi, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjelaskan alasan pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI karena belum adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum di pengadilan.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
"Cukup ditanyakan nanti ke Mendagri. Toh Mendagri dalam diskusi informal, enggak perlu sampai mengajukan," ujar dia.
Meski demikian, Trimedya yakin usulan hak angket itu bakal kandas di rapat Badan Musyawarah. Bahkan, diakui dia Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kadernya untuk menolak hak angket tersebut.
"Arahan dari ketua umum jangan sampai Pansus. Tapi kami enggak kaget karena tempo hari ini mainan PDIP. Mainan ini sekarang dimainkan partai lain, sebenarnya enggak luar biasa bagi kami," tuntas Trimedya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Ahok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Ahok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya