Update Erupsi Gunung Lewotobi, Pemerintah Tetapkan Tanggap Darurat hingga 31 Desember
Pemprov NTT telah menyalurkan beras bantuan sebanyak 5 ton.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) menetapkan status tanggap darurat selama 58 hari untuk menangani bencana erupsi Ile Lewotobi Laki-laki.
Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menyebut, penetapan itu berdasarkan surat keputusan Penjabat Bupati Flores Timur nomor BPBD 300.0:.5/2024/Pit.KL/XI/2024.
"Tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam erupsi gunung merapi Ile Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur," kata Noto, Senin (4/11).
Menurut Noto, masa tanggap darurat terhitung sejak tanggal 4 November hingga 31 Desember 2024 mendatang. Sehingga ada kolaborasi penanganan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
"Nantinya intervensi anggaran akan menggunakan pos anggaran di pemerintah," ujar Noto.
Noto menambahkan, masa tanggap darurat tiga bulan itu sangat penting. Sebab akan menjadi bagian penting dalam penanggulangan, dan kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bisa dilakukan jika penanganan masih dibutuhkan.
Noto juga menyampaikan, total ada 10 korban jiwa dengan rincian 4 laki-laki dan 6 perempuan. Semua korban telah teridentifikasi oleh tim yang melakukan penanggulangan di lokasi kejadian.
Dia juga meminta masyarakat yang masih berada di sekitar gunung Ile Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur untuk segera mengosongkan kawasan tersebut.
"Kami mengimbau masyarakat dalam radius 7 kilometer harus keluar dari situ," kata dia.
Pemprov Salurkan 50 Ton Beras
Menurut Noto, laporan yang dia terima dari petugas pemantau gunung Ile Lewotobi Laki-laki, masih terdapat getaran-getaran kecil. Sehingga, masyarakat diharapkan agar bisa mengungsi ke titik yang ditentukan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
Dia memastikan bantuan dari pemerintah dilakukan. Pemprov NTT telah menyalurkan beras bantuan sebanyak 5 ton. Selain beras, dengan penetapan status tanggap darurat maka logistik lainnya juga akan diberikan, terutama kebutuhan dasar masyarakat setempat.
Rencananya, Pemerintah Pusat lewat BNPB dan Kementerian Sosial juga akan bergerak ke lokasi bencana. Status tanggap darurat itu, kata dia akan menjadi dasar untuk bekerja sama dalam penanganan korban di lokasi bencana.
"Selain pemerintah, dukungan juga datang dari anggota legislatif di Provinsi. Kebutuhan lainnya, juga termasuk dengan air bersih," tutup Noto.
