Verifikasi Rampung, Kapan KPK Umumkan Hasil LHKPN Raffi Ahmad?
KPK) telah merampungkan verifikasi LHKPN Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Rencananya LHKPN Raffi Ahmad akan diumumkan pekan ini.
"Sudah (selesai verifikasi). Mungkin Kamis/Jumat ini diumumkan," ucap Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi, Kamis (30/1)
Walaupun LHKPN Raffi telah selesai diverifikasi, Tessa enggan memberikan kisaran harta kekayaan Sultan Andara itu.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 123 Kabinet Merah Putih telah melampirkan LHKPN. Kini laporan tersebut sedang diverifikasi.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan sejatinya, ada 124 Kabinet Merah Putih yang melapor LHKPN.
Hanya saja satu diantaranya baru diangkat menjadi staff khusus sehingga masih memilik waktu unutk segera melapor harta kekayaannya.
"123-nya sudah dilantik 21 Oktober makanya jatuh temponya sekarang. Nah satu dilantiknya 6 Desember, jadi yang satu jatuh temponya 6 Desember plus tiga bulan," kata Pahala saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (21/1).
Pahala mengatakan dari 123 pembantu Presiden Prabowo ini, 65 orang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri dan sudah melaporkan kekayaannya. Sementara 58 lainnya adalah orang yang baru masuk dalam kategori penyelenggara negara.
"Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak," sebut Pahala.
Hingga saat ini sudah ada 14 orang dari 58 orang yang baru masuk ke kategori kabinet merah putih harta kekayaannya sudah dilampirkan dalam situs remis LHKPN KPK. Sehingga masyarakat dapat mengaksesnya.
Namun demikian, Pahala meminta agar masyarakat juga ikut memantau harta kekayaan dari jajaran Kabinet Merah Putih.
"Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang eggak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi," tutupnya.
