Wapres Minta Jabar Kerja Keras Turunkan Mobilisasi Publik saat PPKM

Merdeka.com - Pemerintah melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa-Bali. Salah satu wilayah yang disorot adalah Jawa Barat.

Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat. Baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan diperlukan upaya yang lebih masif dari pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM dapat terlaksana dengan baik.

“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video dikutip dalam keterangan pers, Kamis (22/07).

Dia meminta penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi. Salah satunya pedagang. Untuk itu, perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat terkait protokol kesehatan agar

“Masalah pemberlakuan PPKM level, leveling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatannya) tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, dia juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus. Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Ma'ruf, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi [Jawa Barat] agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya ,” ungkapnya.

Menutup arahannya, dia berpesan agar kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan menghadapi kondisi pandemi sekarang. Koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Saya ingin mendorong dan menfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” pungkasnya.