Wiranto tegaskan ormas anti-Pancasila tak layak hidup di Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji langkah pembubaran organisasi masyarakat yang anti-Pancasila. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila tidak layak berada di Indonesia.

Dia menuturkan, pemerintah tak segan menindak ormas yang keberadaannya justru mengganggu ketentraman publik, memberikan informasi-informasi yang membuat rakyat bingung.

"Kemudian juga merancukan ideologi negara yang sudah kita sepakati, yang merupakan kesepakatan kolektif bangsa yang sudah final, tentunya tidak layak untuk hidup di Indonesia," ujar Wiranto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5).

Pemerintah mengingatkan agar ormas yang sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan berbadan hukum agar memberikan peran dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Wiranto juga mengaku telah mengindentifikasi dan mengawasi ormas-ormas yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Ormas yang dianggap tidak berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia maka harus dibubarkan.

"Selama ini kita memang mengawasi, tidak hanya satu-dua organisasi kemasyarakatan, hampir semua kita awasi. Mana nyata-nyata betul-betul bertentangan dengan Pancasila. Bahkan keberadaannya tidak mengambil bagian dari satu proses pembangunan di Indonesia, ya harus bubar," tegasnya.

Namun, mantan Panglima ABRI ini enggan membocorkan ormas yang tengah diawasi pemerintah. "Ya sudah. Ya enggak bisa kita diskusikan di depan saudara-saudara sekalian. Tapi pasti pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu. Dan pemerintah tidak gegabah untuk melarang, membubarkan," tutup Wiranto.

Sebelumnya, usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Rabu (11/5), Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pembubaran sejumlah organisasi massa bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurut Prasetyo, organisasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk dalam radar pemerintah sebagai salah satu ormas anti-Pancasila.

"Iya saya kira termasuk, yang sekarang jadi trending topic kan itu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Prasetyo menjelaskan belum dapat memastikan apakah ormas HTI akan dapat dibubarkan karena harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Terlebih, pembubaran ormas harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Ya kita lihat nanti, kan semuanya belum, kita enggak bisa terlalu cepat menyimpulkan sebelum kita tahu persis persoalannya ada di mana," ujar dia.

Namun, Prasetyo memastikan apabila nantinya telah mendapatkan fakta yang sangat kuat, Ormas HTI dipastikan akan dibubarkan. "Kalau menyimpang dari azas-azas yang ditentukan bangsa dan negara ini ya tentunya ada tindakan yang tepat apa, kan gitu."

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji mengatakan, wacana pembubaran ormas anti-Pancasila masih dalam kajian. "Persoalan membubarkan itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah tahapannya itu setahu saya nih baru rapat-rapat level Polri dan TNI. Kan tidak bisa membubarkan tiba-tiba. Prosudernya tidak bisa langsung," ucapnya.