5 Protes Prabowo minta rekapitulasi suara KPU disetop

Merdeka.com - Jelang rekapitulasi hasil suara Pilpres 2014, kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa justru mengajukan sejumlah protes, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka ingin rekapitulasi suara ditunda karena banyak kecurangan.

Prabowo mengaku mendapat laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait beberapa indikasi kecurangan itu. Prabowo meminta pemilihan ulang.

"Saya prihatin dapat laporan dari tim saya banyak kejanggalan dan kecurangan. Indikasi-indikasi kecurangan banyak. Tentunya harus diulang ya. Kalau tidak salah di Jakarta Bawaslu sudah setuju pemilihan ulang di 5.800 TPS, karena ada keanehan kejanggalan," kata Prabowo, usai bertemu Habibie di Jakarta, Sabtu (19/7).

"Indikasi kecurangan yang cukup masif dan ini harus kita lakukan pemilihan ulang supaya sah," lanjutnya.

Selang sehari rekapitulasi final KPU yang dijadwalkan pada 22 Juli 2014, Prabowo dan timsesnya langsung bersuara dan menolak keras. Mereka pun sudah menggelar rapat internal guna membahas penolakan rekapitulasi tersebut.

Berikut lima protes Prabowo seperti dirangkum merdeka.com.

Siap pidanakan KPU

Tim Kampanye Nasional (Kamnas) Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyatakan, pemilihan presiden 2014 sarat kecurangan. Berdasarkan temuan tim Prabowo-Hatta, bahkan di beberapa daerah, kecurangan dilakukan secara masif.

"Setelah mencermati pemaparan yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Hatta dari Jawa Timur dan Jawa Tengah dan beberapa daerah tentang berbagai kecurangan di beberapa daerah," kata Wakil Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, Idrus Marham, usai rapat tertutup Tim Kamnas, di Four Season Hotel, Kuningan, Jakarta, Minggu (20/7).

"Bahkan berbagai proses pelaksanaan pemilu telah terjadi ketidakadilan," lanjutnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Tim Kamnas Prabowo-Hatta mendapati fakta telah terjadi gerakan massa masif yang dilakukan untuk merekayasa hasil pemilihan presiden 2014. Untuk itu tim Prabowo-Hatta menyatakan sikap terhadap kecurangan itu.

Berikut pernyataan sikap Tim Kamnas Prabowo-Hatta:

1. Kita meminta kepada KPU Pusat yang sekarang ini telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil-hasil pemilu dari berbagai provinsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu. Dan kami meminta agar tidak melanjutkan rekapitulasi perhitungan suara sebelum menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

2. Tim Prabowo-Hatta juga meminta kepada DKPP agar supaya mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum penyelenggara pemilu yang tidak memperhatikan rekomendasi Bawaslu, dan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang terlibat di dalam rekayasa hasil pemilu baik langsung maupun tidak langsung.

3. Tim Hukum Prabowo-Hatta juga berpandangan bahwa anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dipidanakan.

Gugat ke MK jika Prabowo-Hatta kalah

Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika hasil rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, pengajuan gugatan merupakan hak konstitusi setiap orang.

"Saya kira itu hak konstitusi untuk pergi ke MK. Siapapun yang tidak berhasil pasti MK," ujar Ical saat menghadiri rapat internal tim kampanye nasional Prabowo-Hatta di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (20/7).

Ketua Umum Golkar itu menambahkan, hal tersebut juga pasti akan dilakukan pasangan Jokowi-JK jika dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014. "Jokowi-JK kalah, pasti akan gugat ke MK berapapun selisihnya," ujarnya.

Ical menjelaskan, pihaknya bertekad mengajukan gugatan ke MK karena menemukan beberapa kecurangan saat pilpres 2014. Temuan tersebut didapatkan dari data yang dikumpulkan selama pilpres.

"Prabowo-Hatta kalah, pasti berapapun selisihnya. Kalau ada suatu kecurangan masif."

Timses sudah punya banyak data kecurangan

Meski mengakui terdapat beberapa kecurangan dalam pemilihan presiden 2014, Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih belum mau memberikan data temuan kecurangan. Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa beralasan, belum bisa memberikan karena banyaknya data.

"Tentu pada saat ini tidak mungkin akan dipaparkan secara rinci kepada saudara-saudara sekalian karena datanya banyak sekali," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Idrus Marham, usai rapat tertutup Tim Kamnas, di Four Season Hotel, Kuningan, Jakarta, Minggu (20/7).

Idrus menambahkan, jika diperlukan, tim hukum Prabowo-Hatta siap menjelaskan temuan kecurangan yang ditemukan.

"Karena itu sekali lagi data-data secara rinci tidak mungkin kami paparkan kepada saudara sekalian," ujarnya.

Idrus menambahkan, berdasarkan beberapa kecurangan yang ditemukan saat pilpres, Bawaslu merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat. Beberapa provinsi yang melakukan PSU adalah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

"Dari Jawa Timur rekomendasi Bawaslu jelas harus melakukan PSU di 6 Kabupaten/Kota, kemudian di DKI Jakarta. Bawaslu merekomendasikan harus melakukan PSU di 5.814 TPS dan juga di Jawa Tengah, kemudian di Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya," katanya.

Prabowo sebut pilpres cacat

Prabowo menganggap Pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU cacat. Hal itu jika rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta agar KPU menggelar pencoblosan ulang di 5.802 TPS tidak dilaksanakan.

"Kalau tidak melaksanakan itu akan dipidana, jadi ini sangat-sangat saya mempertanyakan legitimasi dari proses ini," kata Prabowo usai mengadakan rapat internal dengan Tim Kamnas di Four Season Hotel, Kuningan, Jakarta, Minggu (20/7).

Mantan Danjen Kopassus itu menuntut KPU untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu DKI tersebut.

"Makanya kami menuntut itu apa yang sudah diamanatkan Undang-undang kalau ada indikasi ketidakberesan dan Bawaslu sudah memeriksa dan merekomendasi harus diadakan pemilihan suara ulang," ujarnya.

Prabowo minta coblos ulang di DKI dan Jawa Timur

Prabowo tetap ngotot mendesak KPU menggelar pencoblosan ulang di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini, kata Prabowo, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

"Iya benar (meminta pemilu ulang). Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu," kata Prabowo usai menghadiri buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/7). Seluruh peserta Pilpres 2014 hadir dalam acara tersebut.

Menurut Prabowo, permintaan pencoblosan ulang itu tidak hanya di Jakarta. "Jawa Timur juga," ujarnya.