Menurut Jokowi, sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis di TPS untuk mencegah kecurangan Pemilu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut Jokowi, sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis di TPS untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024.
"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres cawapres kandidat ada saksinya di TPS, di TPS ada bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2).
"Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," sambungnya.
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkata, jangan cuma teriak-teriak curang tapi tanpa bukti.
"Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok," jelasnya.
"Jadi jangan lah teriak-teriak curang, kalau ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," pungkasnya.
Dalam quick count SMRC dengan data masuk 98,60% Kamis (15/2) pukul 09.26 WIB, Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara lebih dari 58,62 persen.
Posisi kedua ditempati Anies-Cak Imin dengan 24,84 persen dan Ganjar-Mahfud di urutan ketiga 16,54 persen.
Jokowi berkata, jangan cuma teriak-teriak curang tapi tanpa bukti kecurangan pemilu.
Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi