Anies Baswedan, Elektabilitas Tinggi Belum Jaminan Bisa Maju Pilkada Jakarta
Kuasa partai merupakan kunci utama bagi kandidat yang bakal bertarung di Pilkada.
Langkah politik Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta terganjal batu besar. Dia belum berhasil menggalang dukungan dari partai-partai.
Maklum, kuasa partai merupakan kunci utama bagi kandidat yang bakal bertarung di Pilkada, Terlebih, pendaftaran jalur perseorangan atau independen sudah ditutup.
Meski kandidat itu mumpuni, namun jika tanpa dukungan partai-partai, mustahil bisa dapat tiket pertarungan Pilkada.
Anies, dalam berbagai survei memperlihatkan elektabilitas yang tiada banding. Nama dia berada di urutan teratas, mengalahkan nama-nama lainnya.
Hasil Survei
Seperti di survei Proximity Indonesia, elektabilitas Anies mencapai 18.50 persen. Di urutan kedua ada Basuki Tjahaja Purnnama 14 persen, disusul Ridwan Kamil 12.50 persen.
Anies menjadi tokoh yang paling banyak dikenal dengan 95,80 persen, Ahok 95,30 persen dan Ridwan Kamil 92,10 persen.
Sementara, survei Litbang Kompas juga menunjukkan hasil serupa. Anies berada di urutan paling atas dengan raihan elektabilitas 29,8 persen.
"Survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Anies Baswedan 29,8 persen urutan kedua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 20 persen," tulis Litbang Kompas seperti dikutip Selasa (16/7).
Selanjutnya, perolehan elektabilitas Ridwan Kamil sebesar 8,5 persen.
Poin Utama Dukungan Partai
Namun dalam konteks fakta politik seperti di atas, tingginya elektabilitas Anies seolah hanya menjadi bonus. Poin utamanya adalah dukungan partai.
Dukungan tiga partai yang selama ini dikabarkan santer di kubu Anies, belum mengkristal. Mereka adalah PKB, NasDem dan PKS.
Dinamika politik terus berjalan. Tiga partai tersebut main mata dengan kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil.
Juru Bicara PKS, M Kholid mengungkapkan dua opsi yang sedang ditimang-timang; prioritas pertama adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN) terwujud.
Opsi kedua, membuka opsi lain jika pasangan AMAN tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi.
"Insya Allah di kedua opsi di atas, PKS meminta agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai Cagub atau Cawagub," kata Kholid menegaskan syarat PKS.
Anies Gagal Galang Dukungan Partai
Untuk opsi pertama, Anies dinilai gagal mewujudkan. Hingga batas waktu yang ditentukan, Anies belum bisa mengajak partai lain untuk gabung koalisi.
"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," tuturnya.
Alasan inilah yang dipakai PKS untuk menjalin komunikasi dengan KIM. Di internal PKS, opsi ini juga mendapat perhatian serius dari pimpinan partai.
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji oleh pimpinan PKS," bebernya.
Kholid merinci. Perolehan suara PKS di Jakarta pada Pemilu 2024 adalah 18 kursi DPRD. Sehingga hanya membutuhkan tambahan 4 kursi untuk memenuhi syarat mengusung Cagub-Cawagub.
Namun hingga tenggat 40 hari sejak deklarasi pasangan AMAN pada tanggal 25 Juni lalu, Anies disimpulkan belum mampu menambah jumlah dukungan.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," dalih PKS.
