Follow
Bambang Soesatyo ogah jadi ketua DPR tanpa restu Setya Novanto
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo akan mempertimbangkan bila ditunjuk sebagai Ketua DPR RI untuk menggantikan Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus mega korupsi proyek e-KTP. Namun, dirinya tak mau bila tidak dapat restu dari Ketua Umum Golkar itu.
"Intinya gini, saya tidak mau membahas itu selama Setnov jadi ketua umum dan Ketua DPR, saya tidak mau kalau tidak dapat restu dari Setnov selaku ketum dam ketua DPR," kata Bambang di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (21/11).
Sementara, sampai saat ini Partai Golkar masih melakukan rapat pleno untuk menentukan posisi pengganti Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR RI. Rapat berlangsung alot dan sempat diskors dua kali.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
"Masih sama perdebatan ada atau tidaknya Plt, atau penyelenggara munaslub, dan ada yang menunggu praperadilan, masing-masing argumentasi yang dimiliki, saya apresiasi kepemimpinan dari Pak Nurdin yang begitu demokratis, sehingga pemikiran-pemikiran itu tidak hanya langsung ditekan namun dikembangkan, jadi kita tunggulah," papar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Agus Gumiwang di lokasi yang sama.
Hingga Pukul 20.30 WIB, rapat pleno masih berjalan. Belum diketahui sampai kapan rapat pleno ini selesai.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya
Informasi yang dihimpun, di tahun 2020 Hasto sudah diusulkan untuk ditetapkan tersangka namun dikabarkan saat itu pimpinan KPK belum bersedia.
Baca Selengkapnya
Setyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca Selengkapnya
Setyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca Selengkapnya
Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, KPK tidak menemukan bukti soal adanya pihak internal yang membocorkan operasi senyap tersebut.
Baca Selengkapnya
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat voting pada Kamis (21/11).
Baca Selengkapnya
Kekayaan Setyo Budiyanto ini tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)yang dilaporkan pada 1 April 2024.
Baca Selengkapnya
KPK mengungkapkan anggota DPR RI periode 2019—2024 Riezky Aprilia diperiksa soal pencalonan Harun Masiku (HM) pada Pemilihan Umum Anggota DPR 2019.
Baca Selengkapnya
Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.
Baca Selengkapnya