Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

ketua mpr bambang soesatyo
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet. (Tim Merdeka) (©@ 2024 merdeka.com)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi wacana penambahan komisi di DPR RI. Bamsoet menilai, adanya penambahan komisi DPR dibutuhkan untuk mengimbangi langkah pemerintah mendatang.

"Menurut saya langkah pemerintahan harus diikuti dengan langkah di parlemen. Jadi langkah eksekutif harus diimbangi dengan langkah legislatif. Jadi saya setuju dan kita mendukung penambahan komisi di DPR," ujar Bamsoet di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). 

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto. 

"Untuk menyesuaikan dengan mana kala ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga. Kan untuk lebih melancarkan tugas-tugas eksekutif dalam 5 tahun ke depan," ungkapnya. 

Selain itu, Politikus Golkar ini menilai, penambahan komisi bukan untuk mengakomodir pembagian kue atau jabatan.

"Ya nggak lah. Nggak lah. Nggak ada bagi-bagi jabatan sesuai porsinya masing-masing aja. Kan ada porsinya sesuai dengan jumlah suara, jumlah kursi di parlemen kan gitu. Jadi bukan bagi-bagi jabatan," kata Bamsoet. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ace Hasan Syadzily menyebut ada kemungkinan penambahan komisi di DPR RI.

"Saya kira pembicaraan soal AKD baru nanti akan dibicarakan setelah pelantikan ya," kata Ace, Jumat (20/9).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Titin Supriatin
Editor Titin Supriatin
D
Reporter
  • Delvira Hutabarat
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

cak imin
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Puan Maharani
'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian
'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

DPR
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan

Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.

Berita Puan Maharani
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.

komisi dpr
Bahlil Tak Masalah Kabinet Prabowo-Gibran Diisi 44 Menteri: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda
Bahlil Tak Masalah Kabinet Prabowo-Gibran Diisi 44 Menteri: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda

Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Bahlil Lahadalia
Golkar Yakin Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Tak Bebankan Anggaran
Golkar Yakin Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Tak Bebankan Anggaran

Dave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming
Bamsoet Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Ada 44 Menteri: Nusron Wahid dan Viva Yoga Masuk
Bamsoet Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Ada 44 Menteri: Nusron Wahid dan Viva Yoga Masuk

Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.

kabinet Prabowo-Gibran
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Banggar DPR
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun

Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

DPR
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Berita Said Abdullah