'Efek Domino' di DPR jika Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Rencana penambahan jumlah kementerian pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bakal melahirkan 'efek domino' di DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR pada periode 2024-2029. Jumlah tersebut akan menyesuaikan kebutuhan dari jumlah kementerian yang ditambah oleh Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada," kata Puan, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Puan mengatakan, pematangan penambahan komisi di DPR akan dilakukan setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang. Saat ini penambahan komisi sudah dikaji.

"Sudah dikaji. Kita akan matangkan nanti setelah kemudian Presiden terpilih Nantinya mematangkan. Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan Dan dipastikan berapa kebutuhannya," ujarnya.

Sementara, mekanisme penambahan komisi akan dilakukan dengan musyawarah mufakat di DPR.

"Pertama dengan mekanisme yang ada dan musyawarah mufakat," ujar Puan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penambahan komisi di DPR bertujuan meringankan beban kemitraan dengan pemerintah apabila jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto ditambah. Wacana penambahan komisi itu tengah dibahas di DPR.

"Kalau jumlah kementerian bertambah, termasuk lembaga, maka beban 11 komisi yang sekarang ini akan berat," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Muzani menyerahkan lobi-lobi di DPR untuk menentukan berapa jumlah komisi di DPR periode 2024-2029. Hal itu akan dilakukan setelah DPR periode baru dilantik.

"Karena itu ada pemikiran ditambah. Berapa? Nanti bergantung pada lobi komisi-komisi yang berlangsung setelah DPR dilantik," imbuhnya.