Dasco Sebut Salah Satu Komisi di DPR akan Dipecah: Terlalu Banyak Mitranya
Namun, Dasco belum menyebut komisi apa di DPR yang kini memiliki banyak mitra kerja dengan pemerintah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini pihaknya sedang mensimulasikan pemecahan komisi di DPR untuk menjadi komisi yang baru.
"Ya kami baru merencanakan, disimulasikan karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu dirasakan ada yang terlalu banyak," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Dimana kursi DPR dibagi di setiap daerah? Pada pasal 187 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2017, yaitu sebanyak 575 kursi dengan minimal 3 dan maksimal 19 kursi di setiap daerahnya.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
"Sehingga kemudian satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan beberapa komisi AKD yang akan kemudian disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian," sambungnya.
Namun, Dasco belum menyebut komisi apa di DPR yang kini memiliki banyak mitra kerja dengan pemerintah.
"Ya mitranya. Ada yang di satu komisi terlalu banyak mitranya sehingga kita kemudian ini," ujar dia.
Lebih lanjut, DPR akan membahas penambahan komisi pada periode selanjutnya. Tentu akan menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Besok belum akan bicara soal komisi karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan dengan komisi yang ada di DPR," imbuh Dasco.
