BPN: Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu Harus Didukung Kedua Kubu

Merdeka.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) indikasi kecurangan Pemilu 2019 harus didukung semua pihak. Termasuk kubu pasangan calon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan kubu 02 Prabowo-Sandiaga.

"Jadi saya pikir pembentukan TPF ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk 01 dan 02 karena menjadi sangat penting sekarang di tengah kepercayaan masyarakat kepada KPU," kata Ferdinand dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/4).

Dia menilai, pembentukan TPF ini menjadi penting karena sebagai instrumen yang akan menentukan, apakah Pemilu 2019 terjadi kecurangan secara nasional atau hanya terjadi kecurangan di beberapa titik saja.

Ferdinand pun mengapresiasi partisipasi dan peran serta masyarakat saat ini untuk membuka dan melaporkan banyak kecurangan yang terjadi di lapangan.

"Partisipasi tinggi dari masyarakat dalam pemilu ini dan partisipasi publik dalam membuka seluruh kecurangan yang ada ini harus dilihat sebagai sebuah 'people power' yang sesungguhnya," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai people power seperti itu berjalan di jalur yang benar karena masyarakat menyuarakan kebenaran dan ikut berpartisipasi terhadap jalannya Pemilu 2019.

Dia mengingatkan kepada KPU agar bersikap jujur dan adil karena jangan sampai sikap masyarakat yang menyuarakan kebenaran itu jangan sampai menjadi kegiatan aktivitas secara fisik di lapangan.

"Mereka menyuarakan kebenaran jangan sampai kemudian 'people power' ini berubah dari suara menjadi kegiatan aktivitas secara fisik di lapangan," katanya.

Usulan membentuk TPF itu sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar karena menilai Pemilu 2019 menyisakan sejumlah persoalan penting yang tidak cukup hanya ditangani Bawaslu atau KPU.

BPN Prabowo-Sandi melalui Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menyambut baik ketika ada kelompok masyarakat sipil dan pihak independen yang mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) dugaan kecurangan Pemilu.

"Kami menilai baik kalau TPF dibentuk pihak-pihak yang independen sehingga bisa diberi akses dan mencari fakta ke seluruh pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, Polri dan BIN," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (26/4).

Sudirman menilai dugaan kecurangan Pemilu itu menjadi perhatian masyarakat karena itu TPF bisa beranggotakan para cendekiawan, orang-orang berintegritas dan dipercaya publik bahkan kalau perlu ada pemantau dari luar negeri.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menilai, Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kecurangan pemilu serentak 2019 belum diperlukan. Menurut Arief, TPF belum diperlukan.

"Enggak lah. Saya merasa belum sampai sejauh itu. Tidak diperlukan menurut saya," katanya di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Menurut Arief, semua proses rekapitulasi sedang berlangsung dan sejauh ini berjalan lancar. Meski ditemukan sedikit kesalahan, KPU langsung memperbaiki.

"Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Selain itu, terkait isu kecurangan Pemilu yang diembuskan kedua kubu paslon, Arief yakin publik tak akan bingung. Oleh karena itu, ia akan memberi keterangan dan edukasi yang benar.

Tak senada dengan Arief, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya mempersilakan siapapun membentuk TPF kecurangan Pemilu. Pihaknya juga bersedia hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kecurangan pemilu.

"Silahkan. Itu sangat terbuka. Artinya, kalau KPU dimintai keterangan membuka data, membuka dokumen, untuk memperjelas situasinya seperti apa, kami siap," kata Hasyim di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Dia pun menjelaskan pihaknya akan membeberkan data dan fakta jika diminta. "Bagi KPU terbuka saja,jadi kalau ada yang merasa diragukan atau apa ya silakan saja. Dan kami kan terbuka," kata Hasyim.