Cak Imin bermanuver karena tak dapat sinyal dari Jokowi jadi cawapres

Merdeka.com - Muhaimin Iskandar telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Pria yang biasa disapa Cak Imin itu bahkan sudah mendeklarasikan JOIN (Jokowi-Cak Imin).

Cak Imin ngebet ingin menjadi cawapres dari Jokowi. Namun, dalam beberapa kesempatan wakil ketua MPR itu juga mengaku bisa saja dengan calon lain, misalnya Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dari Charta Politica, Muslimin menilai, manuver yang dilakukan Cak Imin tersebut menunjukkan belum adanya sinyal dari Jokowi untuk menggandengnya.

"Sehingga dia mencoba untuk menyebut bisa berpaling ke calon lain dan berupaya untuk memberikan bargaining kepada Jokowi agar segera untuk melamarnya," kata Muslimin, Kamis (17/5).

Dia menilai tak tepat jika benar itu adalah upaya bargaining Cak Imin ke Jokowi. Sebab dari sisi jumlah kursi untuk pencalonan, Jokowi sudah bisa maju tanpa ada dukungan PKB. Apalagi masih banyak ketua umum partai lain yang bisa bersaing dengan Muhaimin.

"Ada Romahurmuziy dari PPP dan Airlangga Hartanto dari Golkar yang juga memungkinkan untuk digandeng oleh Jokowi. Golkar secara jumlah kursi jauh lebih besar dibanding PKB, sementara PPP lebih dahulu mendukung Jokowi dibanding PKB," katanya.

Dia menilai, dibanding ke Jokowi, bargaining Cak Imin sesungguhnya lebih tepat untuk Prabowo. Karena secara kursi Gerindra tidak cukup untuk mengusung Prabowo tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Menurutnya, meski ada PKS, tapi sejauh ini partai yang dipimpin Sohibul Iman itu belum mendeklarasikan mengusung Prabowo di Pilpres 2019. Dia menilai Cak Imin berpotensi untuk menawarkan diri kepada bacapres selain Jokowi dan Prabowo.

Sebab, ambisi menjadi cawapres sudah harga mati bagi ketua umum PKB ini. Dia pun menilai ambisi ini secara etika politik tidak bagus dan tidak etis.

"Bahkan Muhaimin mungkin saja tidak hanya menawarkan diri ke Jokowi dan Prabowo. Jika ada tokoh lain yang berpotensi menjadi capres dia juga akan menawarkan dirinya," kata alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan Komunikasi Politik ini.