Cak Imin: Saya sangat terharu teman-teman antusias capreskan saya

Merdeka.com - Menyosong Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku memprioritaskan kemenangan legislatif terlebih dahulu. Setelah itu baru berlanjut, menyiapkan bagaimana caranya sesuai dengan harapan para kader, meraih kemenangan di Pilpres.

Namun, saat disinggung mengenai banyak dukungan mengenai dirinya sudah tersebar sebagai pilihan Capres (calon presiden). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena bagian dari aspirasi.

"Tentu begini. Semua itu aspirasi. Saya sangat terharu, tentang semangat teman-teman yang antusias capreskan saya ataupun cawapreskan saya," kata Cak Imin di sela menghadiri acara disabilitas di Surabaya, Minggu (5/11).

Mantan wakil ketua DPR ini tidak kaget, mengenai banyak dukungan dirinya maju di Pilpres 2019, baik itu di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. "Kalau di Jawa Barat itu justru capres, di Jawa Timur Cawapresnya," ujarnya.

Selain itu, Muhaimin juga mengungkapkan, santri di Jember mencalonkan dirinya sebagai cawapres. "Iya saya oke. Semangat ini tidak boleh dianggap enteng. Kita salurkan sambil menghitung kemampuan perjalanannya diukur responnya," ujarnya.

Gubernur dipilih DPRD

Sementara itu, Cak Imin menilai, nuansa politik tahun ini banyak yang mengeluh. Bahwa tidak hanya dari disabilitas saja, tapi dirinya juga merasakan kondisi politik sekarang ini sekarang sedang sakit.

"Dalam arti biaya politik terlalu tinggi. Untuk menjadi gubernur itu harus mengelola sedemikian rupa luas daerah untuk melakukan kampanye. Kemudian rakyat salah paham, politik dikira amplop," kata dia.

Cak Imin mengatakan, survei terakhir rata-rata orang yang duduk menjadi seorang legislatif DPR itu mempunyai uang. Begitu juga, bupati dan gubernur yang jadi itu punya modal atau disokong oleh uang.

"Untuk itu kita prihatin," ujar Muhaimin.

Menurut dia, ada cara mengatasi cost politik yang tinggi. Pertama, Gubernur atau bupati dipilih secara tidak langsung. Karena Gubernur itu terlalu luas pemilihnya. Sementara Bupati, dia menilai Bupati bisa dipilih langsung. Gubernur cukup oleh DPRD (tingkat Provinsi).

"Jadi kombinasinya seperti itu," katanya.

Dia menilai, dalam Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) yang kompetisinya mahal, maka bisa berbahaya. Maka yang dilakukan, lebih baik memilih Bupati, karena wilayahnya kecil untuk memimpin dan dalam penataannya.

"Bupati ini biayanya kecil, tidak besar," ujarnya.

Selain itu pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu lebih ditingkatkan dan diperketat. Supaya tidak terjadi dalam money politik. "Rakyat ditingkatkan kecerdasannya dalam berpolitik," katanya.