Catatan Politik 2019: Aklamasi 5 Ketum Partai Politik

Merdeka.com - 2019 menjadi tahun sibuk dan panas bila dilihat dari kacamata politik. Bagaimana tidak, tahun ini berlangsung Pemilu serentak yang disebut-sebut terbesar dan terumit di dunia versi lembaga kajian Australia, Lowy Institute.

Tetapi selain Pemilu, perpolitikan nasional juga dipanaskan dengan perebutan kursi ketua umum lima partai politik. Kelima partai tersebut yakni PDIP, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun perebutan pucuk pimpinan lima partai itu antiklimaks karena sang petahana tidak punya pesaing alias menang aklamasi. Merdeka.com merangkum, fenomena aklamasi beberapa parpol pada tahun 2019 dimulai dari PDIP.

Jalan Mulus Megawati Menuju Kursi Ketum

Jalan Megawati Soekarnoputri kembali menduduki kursi Ketum sangat mulus. Tanpa ada gejolak, tanpa aral melintang dari internal partai berlambang banteng itu. Hampir seluruh kader ingin tetap berada di bawah komando putri proklamator Soekarno itu.

Megawati akhirnya terpilih secara aklamasi dalam sidang paripurna Kongres V di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Kamis (8/8). Dengan keputusan ini, Megawati tercatat telah memimpin PDIP sekitar 20 tahun sejak menjadi Ketum pada 1999.

Sidang dipimpin Ketua DPD PDIP Kepulauan Riau Soerjo Respationo. Pengurus PDIP dari seluruh wilayah Indonesia, dari zona Sumatera, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Aceh, dan perwakilan luar negeri, DPLN Zona Eropa dan Amerika Serikat, dan DPLN Zona Asia.

Sidang dilaksanakan dalam waktu yang cepat karena ketua umum terpilih secara aklamasi. Sehingga tidak perlu membacakan pertanggungjawaban DPP.

"Karena seluruh utusan menyatakan dapat diterima secara aklamasi, lalu segera diketok lalu dengan begitu DPP demisioner, lalu telah dipilih," ujar Megawati dalam jumpa pers usai sidang paripurna.

Usai membaca sumpah jabatan, Megawati menyampaikan pidato singkat pengukuhan ketua umum. Dia berterima kasih telah telah dipercaya kembali memimpin PDIP hingga 5 tahun ke depan.

"Terima kasih saya telah mendapat tugas berat disuruh lagi menjadi Ketua Umum PDIP. Meskipun berat sekali tapi karena saya berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Dan alhamdulillah saya diminta secara aklamasi oleh 34 DPD dan sekarang dengan penuh penghormatan dan kehormatan dipilih oleh utusan partai di dalam bagian AD/ART kita yaitu sebuah institusi tertinggi partai yang namanya kongres partai yang kelima," ucap Megawati mengawali pidatonya.

Cak Imin Singkirkan Pemberontak di PKB

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi tokoh politik kedua yang menang tanpa pesaing. Cak Imin dikukuhkan menjadi Ketum sekali lagi dalam Muktamar V PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

34 Dewan Pengurus Wilayah menerima hasil laporan pertanggungjawaban dan menyatakan setuju agar Cak Imin menduduki pucuk pimpinan PKB.

Kemenangan Cak Imin diselimuti isu miring perseteruan dengan eks Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Bahkan, orang-orang yang dekat dengan Karding tak diundang ke Muktamar lantaran Cak Imin ingin mulus dipilih secara aklamasi.

Sehingga beberapa orang dicap kubu Karding tidak akan masuk dalam struktur organisasi baru. Termasuk kubu keluarga Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai pendiri partai juga tidak diundang. Kabar itu disampaikan mantan Ketua DPP PKB Lukman Edy.

Lukman meyakini sikap Cak Imin 'menyingkirkan' Karding Cs buntut dari pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019. Lukman tidak menjelaskan maksud dendam pasca-Pilpres. Namun, dia menjelaskan belakangan ini narasi ketidakpuasan saat penentuan Capres-Cawapres.

Dia menambahkan, tidak hanya dirinya dan Karding yang tidak diundang pada Muktamar. Pihak-pihak yang dianggap dekat dengan Karding disebut juga absen Muktamar karena tidak diundang.

"Ya sepertinya yang dekat Mas Karding dicurigai, terus enggak diundang ke Bali. Kok sepertinya masih ada dendam pasca-Pilpres," ujar Lukman.

Nama keduanya pun hilang dari daftar kepengurusan periode 2019-2024. Lukman Edy mengaku bakal menjadi oposisi di dalam PKB. Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.

Lukman pun mengakui memang tidak cocok dengan konsep PKB periode 2019-2024. Karena itu, dia tidak menawarkan menjadi pengurus. Lukman mengungkap, mekanisme pemilihan pengurus baru, setiap pengurus lama bisa mengisi formulir yang berisi pernyataan kesediaan menjadi pengurus kembali.

"Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya. Alasannya enggak cocok saja dengan konsep 5 tahun ke depan pasca-Muktamar Bali," ucapnya.

Surya Paloh dan Serangan Rio Capella

Surya Paloh kembali terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres II di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta. Paloh terpilih secara aklamasi yang diusulkan oleh seluruh pengurus daerah. Senin (11/11), Paloh menerima hasil keputusan pleno yang menetapkan dirinya untuk kembali pimpin partai.

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali mengatakan, semua struktur partai mengusung kembali Paloh untuk menjadi komandan NasDem. Menurutnya, kader NasDem masih membutuhkan ketokohan Surya Paloh.

"Kepemimpinan dari Pak Surya Paloh sehingga dari seluruh kader NasDem baik itu anggota maupun struktur partai masih sangat mengharapkan kesediaan Pak Surya Paloh untuk memimpin kembali partai ini, paling tidak sampai dengan Pemilu 2024," ujar Ali.

Ali menyebutkan sebagai pemimpin sidang pleno ke-4 untuk menentukan calon ketua umum NasDem. Saat itu dewan pimpinan secara aklamasi memilih Surya Paloh selaku ketua umum petahana untuk kembali maju memimpin hingga 2024.

Saat kongres NasDem berlangsung, Pendiri Partai NasDem Patrice Rio Capella melempar kritik kepada Paloh. Dia merasa kecewa dengan manuver Surya Paloh bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Sebab, menurutnya, PKS sekarang berstatus oposisi.

"Sangat mengejutkan saat pimpinan Partai NasDem bermanuver menemui dan berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di kubu oposisi. Padahal pada saat yang sama, Partai NasDem menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin," katanya.

Rio menuturkan, manuver Paloh ini telah melenceng dari semangat pendirian NasDem pada 26 Juli 2011 untuk membawa perubahan restorasi Indonesia. Dia menilai NasDem kini telah berbuah menjadi 'restoran politik'.

"Saya ingin sampaikan bahwa Partai NasDem saat ini sudah melenceng jauh dari semangat awal pendiriannya pada 26 Juli 2011. Partai NasDem yang awalnya mengusung salam perubahan restorasi Indonesia saat ini sudah benar-benar berubah menjadi restoran politik," katanya.

"Partai NasDem kini menjadi restoran politik tempatnya masak-memasak dan goreng menggoreng kepentingan politik yang bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan partai, tapi hanya demi keuntungan elite tertentu, kelompok tertentu di internal Partai NasDem," tegasnya.

Karpet Merah untuk Oesman Sapta Odang

Tokoh berikutnya yang mendapat kursi Ketum tanpa pesaing adalah Oesman Sapta Odang. OSO, begitu dia disapa terpilih kembali menjadi sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024 di Hotel Sultan Jakarta.

Keputusan aklamasi telah disepakati oleh seluruh kader partai yang terdiri dari 34 DPD dan 514 DPC seluruh Indonesia dalam Munas Hanura ke-III.

Eks Ketua MPR itu menambahkan, alasannya maju kembali menjadi Ketum untuk membuat partainya menjadi sukses di 2024. Dia berkomitmen membangkitkan Hanura.

"Ini masalah komitmen saja, masalah komitmen bahwa kita belum selesai, kita masih dalam perjalanan menuju sukses di 2024. Makanya saya merasa masih mempunyai rasa tanggung jawab," ucap OSO.

Terpilihnya OSO dibumbui dengan perseteruannya dengan Wiranto. Akibat masalah ini, Wiranto selaku pendiri Hanura tak diundang dalam Munas. Dia merasa tak lazim menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura tapi tidak dilibatkan dalam Munas.

Wiranto pun merasa tidak dihormati sebagai seseorang yang mendirikan dan membesarkan Hanura sejak awal. Buntutnya, dia mengundurkan diri dari Hanura.

Dia juga marah besar dituduh sebagai pihak di balik kegagalan Hanura dan dianggap ingin menghancurkan partai. Wiranto tegas membantah segala tuduhan yang dilayangkan oleh orang-orang OSO.

"Tidak pernah ada perasaan ingin menghancurkan partai tapi dituduh seperti itu. Terpaksa saya menjawab secara politis saya tidak merasa menghancurkan partai," tegas Wiranto.

Wiranto mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani Oesman Sapta Odang saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016. Dengan pakta integritas itu, Wiranto menilai sepatutnya OSO mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Hanura.

Wiranto menceritakan, Munaslub 2016 digelar karena dia harus mundur dari partai lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Wiranto merekayasa Munaslub agar OSO terpilih sebagai ketua umum.

Dalam prosesnya, Wiranto membuat pakta integritas dengan OSO. Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan pula oleh Ketua Dewan Penasihat Hanura Subagyo HS, and Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail.

"Saya merekayasa aklamasi dengan terpilih OSO," kata Wiranto.

Sementara, kubu OSO telah lebih dulu 'memecat' Wiranto dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Mereka beralasan berdasarkan AD ART Hanura Munas Solo tahun 2015, tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina di Hanura.

Tetapi, demi menghargai Wiranto sebagai pendiri partai Hanura, maka DPP Hanura mencantumkan namanya dalam SK Kemenkumham No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 sebagai Ketua Dewan Pembina.

"Tapi menjelang Munas III Hanura yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 17 Desember sampai dengan 19 Desember 2019, DPP sudah mengajukan dan mendapatkan SK Kemenkumham yang terbaru, dimana nama Wiranto sudah tidak ada lagi," kata Inas.

Bukan hanya itu kubu Wiranto juga menolak OSO menjabat lagi sebagai ketum Hanura dan akan membuat Munas tandingan.

Pendiri Hanura Kubu OSO, Yus Usman Sumanegara mengancam menyeret kubu Wiranto ke ranah hukum agar tidak mengaku-ngaku sebagai pengurus yang sah. Yus merujuk pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili kubu Hanura Daryatmo dan Sudding.

"Dengan adanya amar putusan MA tentang penolakan kasasi, kan tidak boleh lagi ada yang mengaku-ngaku Hanura, karena jelas Hanura berdasarkan putusan MA adalah yang legal DPP di bawah kepemimpinan Pak OSO dan Herry Lontung, kalau ada yang ngaku-ngaku Hanura lain itu berarti kan melawan hukum," kata Yus Usman di City Tower.

Munas Golkar: Antiklimaks Kompetisi Airlangga-Bamsoet

Airlangga Hartarto jadi tokoh politik terakhir yang duduk di kursi empuk Ketum Golkar sekaligus menutup cerita kegaduhan politik nasional di 2019.

Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar bak sebuah pertunjukan drama. Ada dua pemeran utama, sang petahana Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

Drama diawali dengan serangan pertama loyalis Bamsoet Aziz Samual agar mempercepat Munas Golkar untuk mengganti Airlangga. Aziz menuding gagal memimpin partai beringin dengan tolak ukur capaian di Pemilu 2019. Terlebih lagi, kubu Bamsoet mencium rencana Airlangga sedari awal untuk merancang aklamasi di Munas Golkar.

Rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dengan 91 kursi di Senayan.

Seperti permainan sepak bola, Airlangga menerapkan skema defensif kemudian meng-counter attack. Desakan mempercepat Munas berhasil dibendung. Menko Perekonomian dan loyalisnya menyuarakan agar Munas tetap digelar Desember sesuai AD/ART dan tradisi partai.

Tak putus akal, serangan kedua kubu Bamsoet dilakukan lewat pleno Golkar. Pendukung Bamsoet mengkritik kepengurusan Airlangga yang sangat jarang membuat pleno. Padahal, pleno dibutuhkan untuk mengevaluasi hasil Pemilu atau kerja-kerja partai selama ini.

Permintaan itu lagi-lagi tak digubris Airlangga. Situasi di internal makin memanas. Klaim dukungan Airlangga-Bamsoet pun makin kencang. Kubu Bamsoet bahkan menggelar pleno sendiri tanpa persetujuan Airlangga dan Sekjen Lodewijk F Paulus di Hotel Sultan.

Airlangga memilih rapat Korbid terlebih dahulu ketimbang pleno. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi. Meskipun rapat Korbid juga dinilai tak ada dalam aturan partai.

Sengitnya pertarungan keduanya membuat eks senior Golkar Surya Paloh berinisiatif mempertemukan Airlangga dan Bamsoet. Dua tokoh Golkar itu sepakat colling down sementara waktu.

Disaksikan Paloh, Bamsoet dan Airlangga membuat kesepakatan. Airlangga mendorong Bamsoet jadi ketua MPR. Sementara Bamsoet mendukung pencalonan Airlangga di Munas Golkar.

Cooling down hanya berlangsung satu bulan. Setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf, dan pelantikan menteri kabinet, keduanya ribut lagi.

Endingnya, pertarungan keduanya diputuskan 'tangan' Istana. Bamsoet mundur selang beberapa jam Munas dibuka malam ini, Selasa (3/12). Keputusan ini bikin geger loyalis dan kader Golkar.

Bamsoet mundur usai melakukan pertemuan tertutup dengan Airlangga, Aburizal Bakrie (Ical), Luhut B Panjaitan. Pertemuan digelar sekitar 30 menit di Kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi.

Luhut disebut memerintahkan Bamsoet untuk mundur dari pencalonan Ketum Golkar. Luhut mengaku diperintah Jokowi untuk meminta Bamsoet mundur segera.

"Luhut tentu bukan mewakili dirinya sendiri," jelas sumber itu seraya mengiyakan bahwa maksud kalimat itu Luhut mewakili Istana.

Sumber ini juga mengatakan, Luhut meminta Munas Golkar harus berjalan musyawarah mufakat tanpa adanya voting. Jokowi menghendaki Airlangga yang menjadi ketua umum.

"Jokowi yang minta melalui Luhut," tegas mantan pejabat negara ini.

Sebelum pertemuan ini, Airlangga dan Bamsoet lebih dulu bertemu di di sebuah rumah kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan ini dihadiri seorang perwakilan Istana Negara. Di restoran ini lah, Bamsoet membulatkan sikap mundur dari pencalonan Ketum Golkar.

Bamsoet menegaskan mundur dari pencalonan karena perkembangan Munas Golkar semakin panas. Alasan selanjutnya, terkait situasi nasional yang memerlukan situasi politik lebih kondusif dan menjaga harapan mempertahankan pertumbuhan ekonomi atas ancaman ekonomi global. Untuk itu Bamsoet dan Airlangga memerlukan rekonsiliasi sehingga kedua tim ke depan tidak lagi membuat kubuan.

"Maka dengan semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama maka demi menjaga soliditas dan menjaga keutuhan Partai Golkar maka saya pada sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketua umum Partai Golkar," ujar Bamsoet usai pertemuan tersebut.

Rencana Airlangga berjalan mulus. Dia akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Golkar setelah mendapat dukungan 100 persen pemegang hak suara.