Debat Cawapres, Ma'ruf Amin Akan Jelaskan Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Debat ketiga Pilpres 2019 akan digelar, Minggu 17 Maret di Hotel Sultan, Jakarta. Debat tersebut hanya menghadirkan dua calon wakil presiden dari dua kubu. Yakni Ma'ruf Amin dari pasangan nomor urut 01 dan Sandiaga Salahudin Uno dari pasangan 02.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima optimistis jagoannya sudah menguasai materi. Ia yakin dalam debat yang mengangkat tema sosial dan budaya tersebut, Ma'ruf Amin akan tampil ofensif. Penampilan Ma'ruf akan berbeda saat debat pertama bersama calon presiden Jokowi.

"Kalau debat pertama kan beliau sebagai wakil yang ada presidennya. Ini nggak ada presidennya, berarti akan lebih ofensif," ujar Bima disela acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Sukoharjo, Minggu (10/3).

Orang lain juga bertanya?

Bima menyampaikan, Ma'ruf Amin sangat paham dan menguasai materi debat dengan tema sosial dan budaya. Apalagi Ma'ruf memiliki background mengenai persoalan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Dalam debat nanti, Bima menyampaikan, Ma'ruf Amin akan menjelaskan secara rinci visi misi Presiden Jokowi selama 4 tahun ini. Visi misi tersebut dinilai sangat visioner untuk membangun sumber daya manusia Indonesia ke depan. Di antaranya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Harapan.

"Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah dan Kartu Pra-Kerja, semuanya akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak KH Ma'ruf Amin," katanya.

Karena, lanjut Bima, visi misi tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf. Program yang ditawarkan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf, masih kata Bima, merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.

"Untuk yang pingin kuliah, tidak perlu takut tidak bisa bayar, karena ada Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Begitu juga jangan biarkan anak-anak SMA, SMK dan kuliah mencari lapangan kerja sendiri. Disinilah negara harus melindungi warga negara yang mencari pekerjaan dengan menyiapkan tenaga kerja mana yang kurang, mencari tempat training dan bagaimana peluang kerja yang ada harus dikoneksikan dengan para pencari kerja," pungkas dia.

(mdk/ded)