Debat Panas Pilkada Bali: Cagub Kader PDIP Ditanya Taati Perintah Presiden atau Ketum Partai

Koster dianggap gagalkan gelaran Piala Dunia U-20 di Bali.

Debat Pilkada Bali 2024, berlangsung panas antara Pasangan nomor urut 1, Made Muliawan Arya alias De Gadjah-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) dan nomor urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).

Debat kedua Pilkada Bali ini mengangkat tema ‘Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali’ yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Sabtu (9/11) malam.

Dalam sesi tanya jawab, De Gadjah mempertanyakan, soal hubungan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat. Dan apakah akan membuat kebijakan sesuai arahan presiden atau Ketua Umum Partai. Paslon 02 diusung oleh PDIP.

Hingga kini, PDIP satu-satunya parpol yang tak mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.Cagub De Gadjah juga menyentil soal penolakan kepada Israel saat Piala Dunia U-20 yang digelar di Bali.

"Jika, presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan. Sementara ketua umum dari partai politik Paslon 02 justru meminta untuk menentang. Bagaimana sikap saudara mengikuti arahan presiden atau mengikuti arahan ketua umum," tanya De Gadjah.

Dia juga meminta koster menjelaskan, inovasi terhadap anggaran APBD yang defisit. Baik inovasi peningkatan investasi, inovasi peningkatan PAD, maupun inovasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Wayan Koster Menjawab

Menjawab pertanyaan itu, Wayan Koster mengatakan, kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat pihaknya tentu akan patuh.

"Kami pasangan Koster-Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu, saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul in line dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali. Itu yang akan kami lakukan," jawab Koster.

Kemudian, berkaitan dengan inovasi untuk pendapatan daerah atau PAD. Koster menyatakan bahwa tidak selamanya pemerintah daerah bergantung dari APBN karena adanya keterbatasan APBN dan itu dia nilai dari pengalamannya selama ini di DPR RI. 

"Maka pemerintah Provinsi Bali harus memiliki inovasi yang tinggi. Selain mengoptimalkan pungutan wisatawan asing, bisa mencapai pendapatan dengan Rp150 ribu per wisatawan sekarang. Kalau optimal bisa menghasilkan Rp1 triliun lebih," ujarnya.

Selain itu, Koster menyebutkan, nantinya Bali akan memberdayakan Bali development fund yang pihaknya telah bentuk saat menjabat Gubernur Bali di periode pertama dan juga telah ada kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yaitu lembaga Millennium Challenge Corporation yang memberikan hibah untuk transportasi hijau.

"Nilainya USD 135 juta atau kira-kira Rp2 triliun. Itu untuk membangun transportasi yang ramah lingkungan di Provinsi Bali, baik kendaraan dan sarana prasarana pendukungnya termasuk sarana untuk charging kalau kendaraannya membutuhkan tambahan energi ini yang akan kami lakukan di Bali agar di seluruh Bali, apalagi di daerah-daerah wisata itu full menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan," ujar Koster.

De Gadjah Menyerang

Kemudian, moderator memberikan kesempatan kepada Cagub De Gadjah untuk menanggapi jawaban Koster. Dia menilai, jawaban itu hanya pernyataan saja dan menyentil batalnya Pulau Bali menjadi tuan rumah Piala Dunia (Pildun) U-20 lantaran ditolak oleh Wayan Koster saat menjabat sebagai Gubernur Bali.

"Rekam jejak Paslon 02 menolak Piala Dunia U-20 pada saat menjelang Piala Dunia," kata De Gadjah disambut teriakan simpatisan di dalam forum debat.

Menurut Cagub De Gadjah, dengan menolaknya U-20 Piala Dunia di Bali bahwa itu adalah sebuah pembakangan dan sebuah subordinasi dan di mana pada sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel yaitu Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali dan tidak ada penolakan.

"Jadi kami olahraga dibawa ke politik, sebaiknya tidak elok yah sebagai pemerintah daerah, gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Karena itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan pemerintah pusat, seperti keamanan, politik luar negeri, yustisi, fiskal dan lain-lain itu adalah kewenangan pusat bukan kewenangan Provinsi Bali atau gubernur," ujar De Gadjah.

Maka menurutnya, ke depannya perlu diperbaiki agar presiden, gubernur, dan pemerintah di kabupaten bisa berkoordinasi dengan baik.

"Dan tentunya setelah kami diberi mandat oleh masyarakat, kita akan libatkan seluruh masyarakat untuk membangun Bali ini bersama dan jika membangun bersama pasti hasilnya lebih luar biasa," jelas De Gadjah.

Kemudian, Cagub Koster menanggapi sentilan terkait penolakan Israel di Piala Dunia U-20 dan Cagub Koster menegaskan bahwa dirinya tidak menolak saat menjadi Gubernur Bali.

"Saya tidak menolak tim Israel ke Bali. Tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U-20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena ada Dasasila Bandung, konferensi Asia-Afrika dan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3, tahun 2019 tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi," ujar Koster.

"Sehingga kalau ini dilaksanakan, maka mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang oleh aturan, kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, terima kasih," ujar Koster.

Solusi Krisis Air Bersih

Dalam debat Pilkada Bali ini juga membahas tentang krisis air bersih di Bali. Cagub Koster menjawab, salah satu masalah yang dihadapi di Pulau Bali adalah penyediaan air bersih dari sisi sumber mata air dan juga debit mata air yang ada di Pulau Bali. 

Kemudian, dari hasil riset sebenarnya ketersediaan air melebihi dari kebutuhan yang diperlukan masyarakat Bali maupun juga wisatawan.

"Tetapi yang kita hadapi, masalahnya adalah bagaimana mendistribusikan air dari sumber air ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki sumber air. Termasuk juga mendistribusikan air ke hotel, vila, maupun fasilitas usaha pariwisata lainnya," kata Koster.

"Karena belum distribusi secara memadai. Bahkan banyak hotel dan restoran mengambil air bawah tanah. Dan ini sebenarnya merusak ekosistem alam dan akan mengubah struktur pertahanan yang mengancam keamanan kita di masa yang akan datang berkaitan posisi lahan kita di Bali," imbuhnya.

Oleh karena itu dengan permasalahan tersebut, ke depannya pihaknya memiliki program prioritas bagaimana mendistribusikan dan menyalurkan program pipanisasi air dari sumber air ke wilayah yang kering dan menggunakannya untuk kebutuhan warga maupun juga memenuhi kebutuhan air di hotel, restoran serta usaha jasa lainnya agar kebutuhan air terpenuhi.

Kemudian juga, harus diberlakukan larangan untuk pengambilan air tanah. Karena menurutnya, hal itu merusak ekosistem. Selain itu juga, bagaimana di wilayah-wilayah yang memerlukan kebutuhan air yang banyak, dengan adanya hotel dan restoran dan banyak usaha pariwisata seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar itu didorong agar pemerintah kabupaten dan kotanya memperdayakan perusahaan daerah miliknya.

"Untuk mengelola air lebih efektif, efisien, serta memprioritaskan program untuk pipanisasi dengan APBD yang ada. Kalau memang kabupaten-nya tidak memadai dengan APBD-nya, maka Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong dengan dukungan APBD," ujar Koster.

Solusi De Gadjah

Sementara, Cagub De Gadjah menanggapi soal permasalahan krisis air bersih di Bali. Ia menilai bahwa di daerah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng, masyarakat masih kekurangan air.

"Dan saya rasa dengan pemilihan lima tahun, jika kita ingin serius melakukannya, kita bisa di Karangasem dan Buleleng bisa mendapatkan air bersih selayaknya," ujar De Gadjah.

Selanjutnya, untuk soal air tanah yang memang selama ini menjadi permasalahan di daerah Bali Selatan, dimana hotel, vila, memang banyak mengambil air bawah tanah, dan pihaknya telah memiliki strategi untuk mengatasi hal itu.

"Dimana reboisasi yang selama ini tidak pernah dilakukan, kita akan melakukan reboisasi. Kedua penanaman biopori massal yang dilakukan setiap hotel-hotel, dan diwajibkan sekian persen dari jumlah bangunannya, juga kita berikan kepada masyarakat biopori massal," ujarnya.

"Tentunya air laut, kita rubah jadi air tawar. Dimana pembiayaan dilakukan oleh hotel tersebut dan juga pembuatan-pembuatan gorongan atau tempat penampungan untuk air hujan," jelasnya.