Deklarasi Airin-Ade Ditunda Dua Kali, Basarah Ungkap Ada Operasi Tinggalkan PDIP di Pilkada Banten
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku sudah dua kali menunda deklarasi pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku sudah dua kali menunda deklarasi pasangan calon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur di Pilkada Banten. Basarah mengatakan dua kali penundaan deklarasi Airin-Ade Sumardi dikarenakan adanya beberapa kendala di internal Partai Golkar.
"Deklarasi pertama terpaksa ditunda karena ada hal ikhwal yang belum selesai mengenai urusan calon wakil bupati, wali kota dan lain-lain, lalu kemudian meminta DPP PDIP menunda, kami katakan ya. Kami dapat memahami, lalu kita rencanakan deklarasi kedua," ujar Basarah dalam orasi politiknya di deklarasi pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (25/8).
Basarah mengaku munculnya nama Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi yang merupakan ketua DPD PDIP Provinsi Banten merupakan aspirasi masyarakat. Dia juga menegaskan kerja sama dan komunikasi politik antara Airin dan PDIP telah terjalin lama.
"Hampir 2 bulan sejak 7 Juni kami rapat, mendiskusikan peluang kerja sama. Sampailah kami pada kesimpulan yang kami laporkan kepada ibu Megawati Soekarno Putri bahwa saya bersama bu Ribka Tjiptaning berdasarkan serap aspirasi dari teman-teman PAC, ranting, DPC, DPD mereka mengusulkan agar melakukan kerja sama politik dengan Partai Golkar yang mengusung Ibu Dr Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Provinsi Banten,” terangnya.
Dia mengatakan rencana deklarasi kedua pasangan Airin-Ade Sumardi terganjal sejumlah hal hingga akhirnya dapat terlaksana 25 Agustus 2024.
Basarah mengatakan pihaknya mendapat informasi ada operasi untuk membuat PDIP kembali ditinggalkan partai politik seperti di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.
"Diatur, susunan acara dan sebagainya tiba-tiba ada nota dinas dari Pak TB Asep, Pak ada permintaan deklarasi ditunda lagi, ini sepertinya ada sedikit masalah. 'Oh begitu ya, kita memahami setiap masalah internal partai, masih ada waktu kok untuk kita tunda'," kata Basarah.
Apresiasi Putusan MK
Menurut Basarah, deklarasi pasangan Airin Rachmi-Ade Sumardi juga merupakan kado kemerdekaan RI bagi masyarakat Banten. Sebab, deklarasi ini dilaksanakan seminggu setelah deklarasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.
"Deklarasi hari ini tidak dapat dipisahkan dari spirit kemerdekaan RI ke 79," jelasnya.
Basarah menegaskan PDIP tetap solid mendukung Airin Rachmi Diany untuk berpasangan dengan kader terbaiknya dengan keluarnya putusan MK nomor 60. Dia juga mengakui banyak rayuan untuk PDIP melakukan negosiasi ulang atas pencalonan pasangan tersebut.
“Maka ketika putusan Mk nomor 60 keluar. Jangan-jangan setelah PDIP dapat mengusung sendiri di Banten, Bu Airin kita tinggalkan. Tapi saya katakan Pak Wawan bu Tatu dan teman-teman Golkar, kami ini diajarkan Bu Megawati untuk berpolitik santun dengan kata dan perbuatan. Kami tidak diajarkan untuk bicara di panggung depan berbeda dan panggung di belakang berbeda. Kami ingin menunjukkan PDI perjuangan satu kata dalam perbuatan. Dalam dialog saya dengan Bu Tatu, Pak wawan tak ada satupun kami ingin melakukan renegosiasi,” ujar dia.
Deklarasi pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dihadiri sejumlah petinggi PDIP, di antaranya Rano Karno, Ribka Tjiptaning, Marinus Gea, Ketua DPD Golkar Ratu Tatu, Tb Chaeri Wardana dan sejumlah calon Bupati/wakil Bupati, wali kota/wakil wali kota daerah se Provinsi Banten yang akan diusung PDIP.
