Demokrat: Apakah Jokowi penuhi syarat sebagai presiden demokratik?

Merdeka.com - Istana menanggapi santai perihal permintaan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin pemerintah mengusut dugaan penyadapan ilegal antara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang dilakukan kubu Basuki T Purnama (Ahok). Partai Demokrat pun geram dengan tanggapan yang biasa saja dari Presiden Joko Widodo dan anak buahnya.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menyayangkan pernyataan Jubir Jokowi, Johan Budi yang bilang isu penyadapan jangan dikaitkan dengan presiden. Johan juga menegaskan Istana tak terkait penyadapan.

"Dia (Johan Budi) salah. Presiden justru terkait dengan isu penyadapan karena sebagai end-user badan intelejen, Presiden adalah pihak pertama yang harus memastikan kontrol demokratik terhadap lembaga-lembaga intelejen. Dengan demikian, Presiden berkewajiban untuk tanggap terhadap keluhan adanya kemungkinan penyalahgunaan otoritas oleh lembaga yang berada di bawah kontrolnya," kata Rachland dalam keterangan persnya, Kamis (2/2).

Rachland meminta, pernyataan SBY tidak diartikan sebagai sebuah serangan kepada pemerintah. Menurut dia, SBY meminta pertolongan kepada Istana untuk membuktikan ada tidaknya yang menyadap percakapan presiden ke enam RI itu dengan Ma'ruf Amin.

"Jangan ditafsirkan oleh istana sebagai serangan terhadap Presiden. Justru, itu perlu diterima secara wajar sebagai a cry for help yang disampaikan oleh seorang warga negara kepada Presidennya yang ditempatkannya secara terhormat sebagai Primus Solus," jelas Rachland.

Dia berharap, Jokowi perintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan secara independen tentang isu penyadapan tersebut. Namun sayang, malah ditanggapi santai oleh pihak istana.

"Presiden Jokowi seharusnya dapat memerintahkan suatu penyelidikan independen terhadap kemungkinan badan-badan intejen dimanfaatkan secara melanggar hukum untuk kepentingan politik. Ini sekaligus bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa ketaatan penuh dari badan-badan intelejen pada norma hukum dan hak asasi manusia berada pada tempat seharusnya," tutur dia.

"Tanggapan yang benar terhadap masalah sangat serius ini akan ikut menentukan apakah Jokowi sebagai Presiden memenuhi semua syarat sebagai Presiden demokratik," tutup dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi tanggapi dingin keingin SBY agar dugaan penyadapan ponselnya diusut oleh pemerintah. Jokowi justru tak minta dikaitkan dengan hal tersebut.

"Gini lho saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. itu kan isu pengadilan itu isunya di pengadilan lho ya. Dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya pak Pak Ahok dan pak Ahok, iya ndak? iya kan. Lah kok barangnya dikirim ke saya. Iya? Iya nggak ada hubungannya," kata Jokowi sembari tertawa usai membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di JCC, Kamis (2/2).