Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan selanjutnya. Dia menyampaikan terima kasih atas berbagai capaian dari kerja sama antara Banggar DPR RI dan Kemenkeu selama sembilan tahun dengan Kementerian Keuangan.
"Dalam lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah sembilan tahun bekerja sama. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu, jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami, Insya Allah semoga kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Aamiin ya robbal alamin, terima kasih," kata Said saat konferensi pers Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Komplek Parlemen RI, Jakarta, Kamis (19/9).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons dengan berterima kasih tanpa mengamini.
"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya (doa Sri Mulyani di pemerintahan selanjutnya)," ujarnya sambil tersenyum.
Kode Thomas Djiwandono jadi Suksesor
Sri Mulyani sempat memberikan sinyal Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy bakal melanjutkan amanat jabatan di Kementerian Keuangan pada pemerintahan berikutnya.
“Titip Wakil Menteri saya (sambil menyikut ke arah Tommy). Ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani.
Adapun saat konferensi pers tersebut, ia melanjutkan dengan memaparkan beberapa target pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Hasil Rapat Paripurna menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian sasaran pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.
"Kita tentu memahami bahwa berbagai indikator pembangunan sama pentingnya, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan juga ketimpangan," paparnya.
Ia berharap APBN 2025 yang baru saja disahkan mampu menjadi instrumen keuangan yang tetap sehat, kredibel dan efektif untuk pembangunan Indonesia ke depan.
Bendahara Negara itu berpamitan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh komisi DPR RI yang telah membantu selama proses perancangan APBN 2025.
"Terima kasih Pak Said, di ujung saya bekerja sebagai menteri keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR terutama Banggar dan seluruh komisi," ucapnya.
