Digugat soal masa jabatan ketum NasDem, Paloh sebut penggugat tak baca AD/ART
Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh digugat oleh orang yang mengaku sebagai kader Partai NasDem ke Mahkamah Partai. Paloh digugat terkait masa jabatan ketua umum Partai NasDem yang diduga telah habis pada Maret lalu.
Surya Paloh langsung memberikan penjelasan terkait hal itu. Dia menilai kader yang melaporkannya itu tidak membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Memang berakhir tangga 6 Maret. Tetapi mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di partai dia enggak baca, dia enggak ngerti itu," kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kapan sidang perdana sengketa Pilpres digelar? Diketahui, MK bakal menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 mulai besok, Rabu (27/3).
-
Kapan sidang MK tentang sengketa Pilpres? Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024, akan memasuki hari ketujuh, Jumat (5/4).
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Siapa yang mengatur tahapan Pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Kapan isu tunda pemilu muncul? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024.
Menurut dia, majelis partai memiliki kewenangan untuk menunda kongres partai berdasarkan momen tertentu. Termasuk di antaranya, kata dia, Pemilu 2019.
"Sesudah Pemilu, harus segera melakukan kongres selambat-lambatnya akhir Desember misalnya. Nah itu harus dipatuhi oleh DPP. Itu adik saya barangkali kurang baca dia," ungkapnya.
Paloh juga tidak menganggap ini masalah besar. Dia yakin masalah ini tidak akan mengganggu konsolidasi partai.
"Terlalu kecil itu. Benar-benar terlalu kecil. Bagaimana ada anggota satu dari sepuluh juta anggota misalnya dia bilang 'hei enggak cocok'. Bagaimana itu," ucapnya.
Seperti diberitakan, Kisman Latumakulita, yang mengaku anggota Partai NasDem menggugat Surya Paloh terkait jabatan Ketua Umum ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kisman masa jabatan Surya sebagai Ketua Umum telah berakhir pada Maret 2018 lalu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan ketua umum itu akan dipilih oleh Majelis Tinggi Partai.
Baca SelengkapnyaKetua Umum NasDem Surya Paloh buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Baca SelengkapnyaNasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPaloh mewanti-wanti kepada seluruh jajarannya untuk tidak mencoba-coba melakukan itu dibawah kepemimpinannya.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh melihat tujuan hak angket kini sudah jauh dari harapan bersama.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengatakan, NasDem menghormati langkah diambil Timnas AMIN sebagai salah satu upaya untuk mencari keadilan.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.
Baca SelengkapnyaSelain piagam kerja sama, Demokrat menyebut, keputusan Surya Paloh mengkhianati mandat yang sudah diberikan kepada Anies untuk memimpin Koalisi Perubahan.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya