Eko Patrio Bicara Alokasi Menteri untuk PAN di Pemerintahan Prabowo

Sekjen PAN, Eko Patrio mengatakan, partainya akan memprioritaskan kader terbaiknya untuk mengisi kursi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, memberikan tanggapan mengenai alokasi menteri untuk PAN dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Eko menyatakan bahwa Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, telah beberapa kali diundang oleh Prabowo untuk mendiskusikan kabinet pemerintahan untuk periode 2024-2029.

"Kami masih dalam tahap pembicaraan, tetapi sudah pasti ada komunikasi. Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN telah diajak berdiskusi oleh Pak Prabowo," ungkap Eko kepada para wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/10).

Eko memilih untuk tidak menjelaskan secara rinci mengenai kabar yang beredar bahwa PAN akan mendapatkan lima kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, ia menegaskan bahwa PAN akan mengutamakan kader-kader terbaiknya untuk mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo.

"Kami akan menyumbangkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, karena yang menjadi prioritas adalah kabinet yang berkualitas," jelas Eko.

Di sisi lain, ia juga berharap agar PAN mendapatkan lebih banyak jatah menteri, mengingat dukungan PAN terhadap Prabowo sejak Pilpres 2014.

"Kami ingin mendapatkan sebanyak mungkin. Kami sudah bersama beliau selama 15 tahun, banyak pengalaman yang kami lalui bersama Pak Prabowo dalam tiga periode sebelumnya," kata Eko.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto akan meningkat menjadi lebih dari 33 kementerian/lembaga.

"Jumlah pastinya belum ditentukan, tetapi ada penambahan (kementerian)," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas juga menyebutkan bahwa penambahan kementerian dapat mencapai 44. "Mungkin sekitar itu (44)," tambahnya.

Mengenai alokasi kursi untuk PAN yang disebutkan sebanyak lima, Zulhas menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu terserah presiden, itu hak prerogatif beliau," ujarnya. Meskipun demikian, Zulhas mengakui bahwa ia telah sering berkomunikasi dengan Prabowo, termasuk mengenai susunan kabinet yang akan datang. "Komunikasi itu berlangsung setiap hari," tutupnya.

Prabowo Menetapkan Syarat Tertentu untuk Calon Menteri dalam Kabinetnya

Dahnil Amzar Simanjuntak, selaku juru bicara Prabowo Subianto, menyatakan bahwa terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh calon menteri yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh beliau," ungkap Dahnil usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa kriteria pertama adalah calon menteri harus memiliki integritas, sejalan dengan komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi. Kriteria kedua adalah calon menteri harus memiliki kompetensi.

Dahnil menambahkan bahwa Prabowo ingin membentuk kabinet zaken, yang berarti menteri-menteri tersebut harus mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan. Kriteria ketiga adalah loyalitas. Dia menekankan bahwa loyalitas sangat penting bagi Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan bahwa dia adalah pemimpin dalam koalisi pemerintahan.

"Dengan Pak Prabowo sebagai pemimpin, para menteri yang dipilih harus sejalan dengan berbagai agenda pembangunan yang telah dirancang oleh beliau," jelasnya, seperti yang dikutip dari Antara.

Dahnil juga menyebutkan bahwa Prabowo telah mengantongi sejumlah nama calon menteri. Namun, Prabowo masih mempertimbangkan semua nama tersebut, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan sebagainya. Dari partai politik, ia menyatakan bahwa Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan untuk kelompok lainnya, nama-nama akan dipertimbangkan berdasarkan usulan dari masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, dan lain-lain.

Mengenai jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44, Dahnil menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum dapat dipastikan, tetapi jumlahnya pasti akan lebih banyak dari 34 kementerian saat ini. "Ada kementerian yang akan dipecah dan digabung, serta beberapa yang mungkin akan diubah menjadi badan," tambahnya.