Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Erick Thohir Tanggapi BPN Prabowo: Penegakan Hukum Itu Tidak Pandang Bulu

Erick Thohir Tanggapi BPN Prabowo: Penegakan Hukum Itu Tidak Pandang Bulu Erick Thohir. ©2018 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, meminta dibedakan antara kasus hukum dengan kriminalisasi. Sehingga tidak semua kasus hukum dipandang sama.

Hal ini menanggapi apa yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, yang menyebut kasus Buni Yani, Ahmad Dhani, dan Rocky Gerung, sebagai kriminalisasi.

"Saya rasa kita harus bedakan penegakan hukum dengan kriminalisasi. Yang namanya penegakan hukum itu tidak pandang bulu, termasuk kepada kami," ucap Erick di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (31/1).

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, jika ada dari TKN menyebar fitnah, perlu juga ditangkap. Bahkan dirinya juga jika melakukan kesalahan wajib hukumnya dipidana.

"Saya rasa sama. Kalau memang ada pihak-pihak yang menyebarkan fitnah di TKN, tangkap. Apalagi kalau ada bukti yang jelas, rekamannya dan segala macam. Kalau saya sebagai ketua juga melakukan hal-hal yang melanggar, wajib dipidana," ungkap Erick.

Karenanya, kata dia, jika memang pihak Kepolisian sudah melakukan pemanggilan, berarti memang begitu prosesnya.

"Saya rasa hal itu kan memang sudah terjadi dan sudah ada jalur hukumnya," katanya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain

Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: AHY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi: Lawan Politik Penguasa Diidentikan Musuh Negara!
VIDEO: AHY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi: Lawan Politik Penguasa Diidentikan Musuh Negara!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik.

Baca Selengkapnya
Wiranto Heran Isu Pelanggaran HAM Kerap Dimunculkan Jelang Pilpres
Wiranto Heran Isu Pelanggaran HAM Kerap Dimunculkan Jelang Pilpres

Wiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Gerindra Bela Prabowo: Makin Isu HAM Dipolitisasi, Muncul Sikap Antipati Publik
Gerindra Bela Prabowo: Makin Isu HAM Dipolitisasi, Muncul Sikap Antipati Publik

Gerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras, Rudianto Komisi III Ke Kejagung
VIDEO: Keras, Rudianto Komisi III Ke Kejagung "Bukan Komisi Teri"

Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.

Baca Selengkapnya
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran
Viral Mobil Pelat Merah Bawa Baliho Ganjar-Mahfud, Ini Kata TKN Prabowo-Gibran

Video di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi: Hanya Prabowo-Gibran yang Belum Pernah di Panggil KPK
TKN Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi: Hanya Prabowo-Gibran yang Belum Pernah di Panggil KPK

Prabowo-Gibran berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tidak Politisasi Penyidikan Kasus Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah
Kejagung Tegaskan Tidak Politisasi Penyidikan Kasus Izin Ekspor Minyak Sawit Mentah

Kejagung menegaskan pengusutan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya