Ganjar-Mahfud Janji Perbaiki Hukum di Indonesia Jika Menang Pilpres 2024
Ada persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Ada persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Ganjar-Mahfud Janji Perbaiki Hukum di Indonesia Jika Menang Pilpres 2024
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menilai kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, mencoreng prestasi dunia hukum Indonesia yang selama ini cukup baik dan dinilai tegas oleh masyarakat.
Kejadian yang dimaksud mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres hingga penetapan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan.
Chico menyebut Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia jika terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.
Mulai dari, memperkuat KPK, mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personel-personel penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring.
"Sehingga benar benar sosok-sosok yang berintegritas, bersih dari rekam jejak korupsi, dan dipilih tidak berdasarkan kedekataan, jauh dari unsur nepotisme," kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12/2023).
Menurut dia, ada persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Menurut Jubir TPN Ganjar-Mahfud, ada guncangan kuat dalam dunia hukum di Indonesia pasca putusan tersebut.
"Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres," kata Chico.
Dia mengatakan guncangan dalam dunia hukum tersebut disusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan ada pelanggaran etik berat dalam putusan batas usia capres-cawapres. Hal ini berujung dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
"Kemudian baru baru ini ada lagi ditetapkannya ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka terkait penanganan kasus korupsi Mentan (Menteri Pertanian)," ujar Chico.
Janji Berantas KKN
Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ganjar pun mengulas sikap Mahfud Md yang tidak memiliki kewenangan eksekusi kasus, namun dia berani membukanya langsung ke publik.
"Kemarin waktu kami di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud," tutur Ganjar di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).
Ganjar mengulas selama 10 tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia menggunakan tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya 'tidak korupsi dan tidak menipu'.
"Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan," jelas dia.
Ganjar soal Penambangan Ilegal
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ikut menyoroti maraknya aktivitas penambangan ilegal di sekitar lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, Ganjar menilai hal itu perlu disikapi dengan dua hal yakni good mining practice (GMP) dan penegakkan hukum.
"Ada dua hal, yang pertama good mining practice dan yang kedua penegakkan hukum," kata dia di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura, Tenggarong, Rabu (6/12/2023).
Ganjar menyampaikan, pelatihan menambang dengan baik harus diterapkan di setiap aktivitas penambangan. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan dari para pemangku kepentingan.
"Ini mesti dilakukan dan itu kontrol dari kementerian maupun dinas atau Pemdanya," ujar dia.
Kedua, Ganjar menambahkan, terkait penegak hukumnya. Ini, kata dia menjadi faktor utamanya. Kalau penegakkan hukum serius, maka ilegal ekonomi atau ilegal mining tidak akan terjadi.
"Itu memang masuk ke kita, ke kami gitu ya, untuk kita kemudian bisa bereskan. Ada dua hal itu, bagaimana good practice mining dan yang kedua penegakkan hukum," tandasnya.
Penegasan dua hal tadi, ujar dia tak lain untuk menjaga kestabilan lingkungan atau alam di sekitar IKN. "Ini untuk mendukung kegiatan IKN," ujar dia.
