Follow
Golkar keluarkan edaran kader dilarang bicara kasus Setnov ke media
Merdeka.com - DPP Partai Golkar mengeluarkan surat edaran tentang Larangan bagi kader untuk bicara kontraproduktif di media massa terkait kasus Setya Novanto. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.
"Bukan tidak boleh menanggapi. Jadi kan partai harus tertib, tidak semua orang boleh berbicara seenaknya,"kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/7).
Karenanya DPP Partai Golkar melakukan pengaturan arus komunikasi dengan menunjuk juru bicara. Yakni Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan dalam surat edaran tersebut bukan berarti kader partai dilarang untuk mengomentari kasus Setnov. Sebab yang dilarang adalah memberikan pernyataan yang kontraproduktif dengan pencitraan organisasi.
"Kader dilarang berbicara yang kontra produktif dengan pencitraan organisasi, dengan harkat marwah dari pada martabat partai golkar," kata dia.
"Ya silakan saja berkomentar tetapi berkaitan dengan produktifitas organisasi. Tidak boleh yang tidak produktif terhadap organisasi itu kita larang keras dan kita akan beri sanksi apabila ada yang melanggar aturan," sambung Nurdin.
Hal ini kata dia untuk menjaga solidaritas partai Golkar di tengah kasus yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar. "Ini untuk menjaga dari pada solidaritas dari partai golkar," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Golkar bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi kepercayaan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut Munas Golkar mendatang berpeluang mengubah AD/ART kepartaian.
Baca Selengkapnya
Doli mengatakan Partai Golkar terus melihat bagaimana perkembangan dinamika politik saat ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Apalagi suara Golkar naik signifikan pada Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).
Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya