Golkar Sepakat Kerja Sama Jangka Panjang dengan PPP, Soal Pilpres 2024?

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Golkar dan PPP sepakat menjalin kerja sama. Hal itu disampaikan usai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, PPP dan Golkar memiliki satu visi. Salah satunya dalam rangka merawat persatuan dan pembangunan.

"Seperti tadi disampaikan oleh pak Airlangga bahwa presiden menghendaki kita melakukan re-install dari sistem pembangunan kita dan di re-install dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang beradaptasi dengan kemajuan, dan kami berdua memiliki kesamaan atas pandangan-pandangan itu," kata Suharso di kantor DPP Golkar, Selasa (30/3).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, Golkar dan PPP membentuk satu tim untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045.

"Jadi seperti tadi disampaikan, kita akan punya satu tim yang akan menyusun bagaimana rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045," kata Suharso.

"Sebagaimana kita ketahui, rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah bagian terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 yang sama-sama pada waktu itu dibidani oleh PPP dan Golkar. Jadi, kesamaan sejak membentuk undang-undang itu, kami ingin lanjutkan pada masa yang akan datang," ujar dia.

Sementara itu, Airlangga mengaku pembicaraan hari ini banyak membahas pandemi Covid-19 dan memulai kembali ekonomi. Termasuk rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045.

"Tentu hal-hal lain kita melihat betapa pentingnya keberlanjutan pembangunan tidak hanya dari program pemerintah tapi juga kesamaan dalam politik partai Golkar dan PPP sama sama kita partai nasionalis religius di tengah," kata Airlangga.

Ditanya soal kerjasama di ranah politik elektoral Pemilu 2024, Airlangga mengatakan akan ada pembahasan lebih lanjut. Termasuk membuka opsi koalisi.

"Itu akan dibahas lebih lanjut. Yang penting kita kerja samakan untuk pekerjaan pemerintahan ke depan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun di parlemen, itu yang kami bahas agar perekonomian kita tumbuh di atas 6 persen di 2023," pungkasnya.

(mdk/gil)