Hari-hari terakhir jelang lengser yang bikin resah SBY

Merdeka.com - Hanya dalam hitungan hari saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan lengser. SBY akan diganti oleh Joko Widodo alias Jokowi pada 20 Oktober nanti.

Bukan ucapan terima kasih atau pujian yang SBY dapatkan di detik-detik habisnya masa kepemimpinannya selama 10 tahun. SBY malah dihujat dimana-mana baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini terjadi lantaran dia dianggap sebagai orang yang paling bersalah atas golnya RUU Pilkada menjadi UU, dimana Pilkada akhirnya dilakukan melalui DPRD.

Kemenangan Pilkada via DPRD ini lantaran fraksi penentu, Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak ikut dalam pemungutan suara antara Pilkada langsung atau Pilkada lewat DPRD. SBY menjadi orang yang paling disalahkan lantaran sebagai pemimpin partai yang walk out, SBY dianggap telah menginstruksikan anak buahnya untuk walk out.

Namun ternyata, SBY membantah tudingan itu. Bahkan SBY bersikukuh tetap akan mendukung Pilkada langsung dan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.

Berikut hiruk pikuk polemik RUU Pilkada yang membuat SBY dihujat dimana-mana, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Rabu (1/10/2014):

Didemo bahkan hendak dihadang di bandara

Aksi menentang mekanisme Pilkada lewat DPRD masih terus dilakukan oleh masyarakat. Puluhan orang juga berdemonstrasi di depan Istana Negara Jakarta memprotes sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal walk out anak buahnya pada sidang paripurna DPR lalu.Pantauan merdeka.com, Selasa (30/9) kemarin, massa yang berjumlah sekitar 20 orang itu mulai datang ke lokasi pada pukul 10.00 WIB. Aksi itu dipimpin langsung oleh Dewan Pengurus Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Sapti Hidayat."Aksi walk out Demokrat menjadi bukti kuat bahwa SBY adalah bapak anti demokrasi!" kata salah satu orator di lokasi.Dalam tuntutannya, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Selain itu mereka juga menolak keras SBY menjadi Sekjen PBB."SBY jangan sampai menjadi Sekjen PBB atau lembaga dunia lainnya. Dunia akan bertambah kacau jika seorang anti-demokrasi menjadi Sekjen PBB."Dalam demo tersebut, mereka khusus memberikan hadiah SBY berupa tropi emas raksasa 'Bapak Anti Demokrasi'. Selain itu mereka juga melakukan aksi mengangkat keranda putih bertuliskan 'Demokrasi korban pembunuhan SBY'.Aksi massa itu tak membuat macet arus lalu lintas. Sedangkan belasan personel kepolisian juga sudah tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi.SBY sempat hendak dihadang oleh massa Bara JP saat tiba di Bandara Halim usai kunjungannya di beberapa negara. Namun rencana itu gagal lantaran SBY tiba tengah malam.

Demo menentang SBY juga massif di luar negeri

Ternyata tak hanya masyarakat di Indonesia saja yang melakukan protes keras terhadap pilkada lewat DPRD. Di New York, Amerika Serikat, warga Indonesia juga melakukan aksi yang sama, menentang mekanisme dalam UU Pilkada yang sudah diketok oleh DPR Jumat pekan lalu.Seperti foto dalam laman akun Facebook milik Sari SaFitri Mohan, Selasa (30/9), belasan WNI tampak melakukan demontrasi menentang RUU Pilkada di Times Square, New York pada Senin (29/9) siang. Kemudian mereka berpindah ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York dengan meletakkan bunga di sana.Belasan WNI itu terlihat membawa kertas-kertas yang berisi coretan cemoohan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan itu seperti 'SBY LIE', 'Save Indonesian Democracy', 'SBY, a Self-proclaimed democrat, who KILLED Democracy, #ShameOnYouSBY!!!', 'Pinochio's Democracy -SBY-', dan '#SBYKebo'.Dalam foto tersebut juga tampak seniman musik asal Yogyakarta, Djaduk Ferianto. Sementara itu di dalam akun milik Sari SaFitri Mohan juga ada unggahan video berdurasi sekitar semenit. Isinya adalah pernyataan sang koordinator lapangan (korlap) bernama Irma Hidayana. Wanita itu pun menjelaskan maksud melakukan demonstrasi bersama rekan-rekannya."Ya sebenernya ini akumulasi dari kekesalan kita terhadap satu kekecewaan yang mendalam terhadap presiden kita, SBY. Dia selalu tidak ada dalam masa-masa penting. Yang terakhir adalah dia tidak ada ketika rapat paripurna membahas rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah," kata Irma."Nah, dan yang paling menyedihkan adalah anggota Partai Demokrat mereka walk out dari Gedung DPR. Dan lebih menyedihkan adalah apa yang sudah kita lihat, kita baca di media-media bahwa SBY bilang, 'Saya prihatin dan saya tidak mengetahui kenapa anggota partainya walk out'. Ini kan tidak masuk akal, masa ketua partai kok nggak mengetahui bahwa ada aksi walk out."

Desakan UU Pilkada diuji materi

UU Pilkada yang baru saja disahkan pekan kemarin menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Pilkada yang dipilih lewat DPRD dianggap telah merampas hak politik rakyat. Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memprotes hasil voting sidang paripurna DPR yang menyatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.Menurutnya, dia tidak sendiri dalam melayangkan gugatan ke MK, pasalnya Emil, begitu akrab disapa, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tengah menggodok materi gugatan."Saya ini ikut organisasi Apeksi dan Apkasi. Saya bantu pemimpin dari bawah dan terus menyuarakan secara aktif ke MK untuk judicial review," kata Emil di Bandung, Senin (29/9).Apeksi dan Apkasi sejauh ini masih solid menolak Pilkada lewat DPRD. Hampir banyak kepala daerah bupati/wali kota sudah menandatangani penolakan UU Pilkada."Sekarang kami sedang mengumpulkan staf ahli hukum dan pengacara-pengacara, saya akan dukung apa yang menjadi kekurangan," terang Emil yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) musyawarah komisariat wilayah III.

Diminta stop pencitraan

Presiden SBY kini seolah sibuk sendiri setelah protes kencang dari masyarakat terkait UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. SBY meminta pendapat dari berbagai pihak bagaimana cara membatalkan UU tersebut, termasuk berniat menggugat ke Mahkamah Konstitusi.Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama dalam siaran persnya menilai, pernyataan kaget dan kecewa dari Presiden SBY atas pengesahan UU Pilkada jelas tidak dapat diterima jika dilihat dari aspek tata cara dan prosedur pembahasan peraturan perundang-undangan.Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah wakil pemerintah yang memegang Surat Presiden (Surpres) yang bertugas mewakili Presiden membahas RUU bersama Panitia Kerja Komisi II DPR yang ditugaskan membahas RUU Pilkada."Presiden SBY melalui Mendagri tidak pernah menarik diri, menyatakan ketidaksetujuan, ataupun mengajukan keberatan atas gagasan pilkada tidak langsung. Mendagri juga mewakili Presiden SBY ketika mengajukan dua opsi RUU yang masing-masing memuat mekanisme pilkada langsung dan pilkada tidak langsung untuk dibahas lanjut di Pembicaraan Tingkat II DPR," kata Rizky, Selasa (30/9) kemarin.Dia menambahkan, dari hal itu dapat dilihat bahwa 'Persetujuan Bersama' sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sudah terjadi dan telah tercapai sejak Mendagri yang mewakili Presiden menyetujui untuk mengajukan dua opsi dan memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR.Apabila benar ada kesungguhan penolakan dari Presiden SBY, hal ini seharusnya disampaikan oleh Presiden SBY melalui Mendagri sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR. Presiden melalui Mendagri bisa menyatakan ketidaksetujuannya, menarik diri, dan menolak untuk melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II."Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR," cetus Rizky.

Masih dihujat di dunia maya

Belum lama ini hashtag #ShameOnYouSBY menjadi trending topic dunia di Twitter. Setelah bertengger selama dua hari di Twitter, hashtag tersebut 'diturunkan' oleh otoritas Twitter, diduga atas permintaan dari pemerintah Indonesia.Tak mau kalah, netizen kembali membuat hashtag ShameByYou atau sebenarnya juga merupakan kepanjangan dari SBY. ShameByYouAgain juga muncul di Twiter kemudian hari.Hashtag-hashtag tersebut merupakan bentuk kemarahan dari para netizen kepada presiden yang tak lama lagi akan lengser ini.Tak cuma hashtag, di jejaring sosial Facebook atau pun Path, juga beredar meme-meme lucu namun menohok sang presiden. (mdk/ded)