Hashim: Mustahil Prabowo Subianto Mau Mendirikan Negara Khilafah

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Capres Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat memegang kuat nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Dia mengatakan Prabowo menghabiskan lebih dari separuh usianya sebagai prajurit.

Sehingga, tak mungkin Prabowo meninggalkan Pancasila apalagi mendirikan negara khilafah. Pernyataan Hashim ini menjawab fitnah yang ditujukan kepada Prabowo di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden 2019.

Sebab, ada anggapan kedekatan Prabowo dengan kelompok Islam yang mendukungnya maju sebagai capres pilihan umat dianggap sebagai pintu masuk berdirinya negara khilafah.

"Keluarga kami adalah keluarga yang majemuk dan dan memegang kuat Pancasila yang terdiri dari berbagai agama. Sehingga mustahil Prabowo Subianto mau mendirikan negara khilafah," ujar Hashim Djojohadikusumo saat berpidato di acara Pengukuhan Pengurus Gerindra Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (20/2).

Hashim menjelaskan, kedekatan Prabowo dengan segala komponen anak bangsa bertujuan untuk merangkul semua suku, agama, golongan, dan ras dalam upaya memperkuat nilai NKRI dan Pancasila.

"Karena, kesenjangan sosial, ketidakadilan di dalam masyarakat bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghasut terjadinya disintegrasi bangsa. Membenturkan yang kaya dan miskin," terang adik kandung Prabowo tersebut.

Pada kesempatan itu, Hashim juga kembali menegaskan bahwa Pancasila tak hanya menyangkut kepercayaan seperti yang termaktub di sila pertama saja. Namun, terdapat empat sila lainnya yang saling berkaitan dan sudah menjadi cita-cita luhur pendiri bangsa.

"Oleh karena itu kita perlu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa sehingga Indonesia tidak disintegrasi seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Perlu adanya pemahaman bahwa kondisi bangsa saat ini berada di ambang disintegrasi bila kesenjangan ekonomi, politik, hukum, dan sosial semakin lebar," pungkas Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi itu.