Hotman Paris Ogah Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Income Saya Jauh Lebih Besar dari Menteri Kecuali Mencuri
Hotman mengaku posisi menteri itu akan ditolak karena tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang glamor.
Hotman mengaku posisi menteri itu akan ditolak karena tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang glamor.
Hotman Paris Ogah Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Income Saya Jauh Lebih Besar dari Menteri Kecuali Mencuri
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyambangi rumah capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Kedatangan Hotman selaku kuasa hukum Prabowo untuk melaporkan salinan hasil sidang sengketa Pilpres 2024.
Hotman sempat bicara mengenai peluangnya mengisi jabatan menteri kabinet Prabowo-Gibran. Hotman mengaku posisi menteri itu akan ditolak karena tidak sesuai dengan gaya hidupnya yang glamor.
"Susah, gaya hidup saya tidak cocok jadi menteri. Jadi saya sudah bilang enggak cocok," kata Hotman ditanya soal peluang menjadi menteri era pemerintahan Prabowo-Gibran usai menemui Prabowo, Selasa (23/4).
Hotman mengaku lebih nyaman menjadi pengacara ketimbang harus mengemban tugas jabatan negara.
Hotman kemudian membandingkan pendapatannya sebagai pengacara tidak sebanding apabila menerima posisi menteri.
"Income saya sebagai pengacara jauh lebih besar dari seorang menteri kecuali saya mencuri. Bayangkan dari satu klien saja bisa ratusan juta, menteri kan paling 100 juta gajinya. Gue dari 10 konglomerat bisa dapat miliaran tiap bulan," ujar Hotman.
Hotman mengungkapkan bahwa Prabowo dan keluarga merupakan klien tetapnya. Hotman menceritakan rekam jejaknya sebagai pengacara kelas internasional yang sudah bersidang lebih dari 20 tahun.
"Saya kan 20 tahun internasional lawyer, mereka butuh saya. Termausk Pak Prabowo dan adiknya, Hashim, sampai sekarang tetap jadi klien saya, sama anaknya semua sama ponakannya semua," kata Hotman.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid membenarkan pertemuan dengan Prabowo. Berdasarkan informasi diterima, pertemuan dilangsungkan malam hari ini di Rumah Kertanegara Jakarta Selatan.
Terkait agenda pertemuan, Fahri menjelaskan bertujuan melaporkan seluruh hasil dari sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui hasilnya dari sidang tersebut sudah dibacakan oleh MK pada Senin (22/4) kemarin.
"Ya kami akan melaporkan hasil persidangan MK kepada Prabowo selaku prinsipal atau pemberi kuasa," ujar Fahri.
MK sebelumnya menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Dengan demikian, proses rangkaian Pilpres 2024 tinggal menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang akan digelar pada Rabu 24 April 2024.
