'Jangan biarkan isu reshuffle jadi liar'

Merdeka.com - Perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjalan hampir tiga tahun. Sangatlah wajar jika Presiden melakukan pergantian menteri (kabinet) dalam rangka akselerasi kinerja pemerintahan.

M Syarif Hasan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengatakan, masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Oleh karena itu kita berharap Presiden dapat melakukan rekruitmen kabinet yang benar-benar memiliki kompetensi dalam mengemban amanah sebagai menteri. Reshuffle hendaknya tidak lagi didominasi oleh kepentingan politik," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, sudah saatnya Presiden lebih mengutamakan aspek kualitas sehingga mampu mendongkrak kinerja Pemerintah dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Namun mahasiswa pascasarjana ilmu politik Universitas Indonesia tersebut mengkritisi proses reshuffle yang terlalu panjang dan bahkan menjadi isu liar di masyarakat, karena hal itu justru akan berdampak negatif bagi Pemerintah dan masyarakat.

Ia menyebut kinerja pemerintah menunjukkan penurunan, terlihat dari daya serap anggaran yang begitu rendah pasca munculnya isu reshuffle yang tak kunjung berakhir. "Oleh sebab itu Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dapat segera mengambil keputusan dan tidak membiarkan isu reshuffle terus menjadi liar di masyarakat dan justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk saling menjatuhkan dan hal tersebut pasti akan menghilangkan konsentrasi para menteri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pembantu Presiden," kata Syarif.

Ia melihat, di tengah maraknya isu reshuffle, masyarakat disuguhkan dengan tontonan yang tidak sehat di mana ada upaya saling menjatuhkan melalui isu-isu yang tidak benar. Ia prihatin dengan beberapa isu negatif yang menimpa sejumlah menteri seperti Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Hal tersebut jelas dan nyata sebagai upaya untuk saling menjatuhkan, dan menjadi pendidikan politik yang tidak sehat bagi masyarakat. Oleh sebab itu dia menyerukan agar Presiden Jokowi segera mengambil keputusan terkait isu reshuffle, agar tidak berkembang makin liar.