Janji Anies Kalau jadi Presiden: Ajak Jokowi Ngopi Bareng hingga Revisi UU Kontroversial
Anies bakal membawa tradisi untuk terus menjalin hubungan baik dengan presiden terdahulu.
Anies mengaku ingin membangun komunikasi dengan pemimpin terdahulu jika terpilih menjadi presiden.
Janji Anies Kalau jadi Presiden: Ajak Jokowi Ngopi Bareng hingga Revisi UU Kontroversial
Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bersedia mengundang presiden-presiden terdahulu ngopi bersama apabila menang Pilpres 2024. Ia jamin akan terus menjalin komunikasi dengan presiden terdahulu. Dengan harapan presiden tersebut pun mau hadir bila diundang. "Sangat memungkinkan, yang penting diundang datang," katanya menjawab pertanyaan dalam forum Desak Anies di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (15/8).
Anies bakal membawa tradisi untuk terus menjalin hubungan baik dengan presiden terdahulu. Ia berharap, apabila nanti terpilih, presiden yang baru selesai yaitu Joko Widodo, bersedia memenuhi undangannya tersebut.
"Kami berharap, presiden yang sudah selesai berkenan hadir di undangan presiden selanjutnya," katanya.
Selain mengajak presiden terdahulu ngopi bareng, Anies bakal melakukan revisi terhadap undang-undang bermasalah. Pernyataan Anies ini menjawab pertanyaan soal sikapnya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja dan UU KPK bila terpilih menjadi presiden. "Nah, itu juga yang akan saya lalukan kepada aturan-aturan yang kemarin dianggap problematik. Panggil semua pihak yang berdebat, supaya cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi," ujar Anies.
Menurut Anies, semua undang-undang yang bermasalah berpeluang dilakukan revisi ketika ia menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
"Selalu. Tidak hanya pada dua ini. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya," ujarnya.
Ia mengatakan, melakukan revisi atau membatalkan undang-undang bukan karena selera. Tetapi untuk memberikan keadilan untuk semua orang. "Tapi bukan selera, oh karena saya pengganti, saya batalkan. Bukan. Karena ini bukan soal membatalkan. Ini menghadirkan peraturan yang lebih baik, yang memberi rasa keadilan bagi semuanya. Bukan hanya dua ini, tapi peraturan-peraturan yang lain yang dianggap problematik seperti soal agraria, seperti juga soal ketenagakerjaan," jelas Anies.
Menurut Anies, masyarakat menganggap Omnibus Law Cipta Kerja dan UU KPK revisi terakhir bermasalah karena tidak dibuka ruang perdebatan sebelum dibahas di DPR. Bahkan ketika dibahas sedikit ruang perdebatan itu.
"Tantangan utamanya adalah, tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di dewan. Dan tidak banyak kesempatan untuk pro dan con ketika ini sedang diperdebatkan. Sesudah ini ditetapkan, baru terjadi perdebatan,"
kata Anies.
merdeka.com
Anies mengaku memilih akan melakukan perdebatan dulu ketika menyusun undang-undang. Hal itu diakuinya dilakukan saat memimpin DKI Jakarta. Pengalamannya berbicara setelah melalui proses perdebatan panjang, ketika selesai akan diterima semua pihak.
"Jadi, kalau saya, saya akan lebih cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ, baru nanti jadi ketetapan. Dan itu semua yang saya lakukan di Jakarta. Karena itu saya selalu sampaikan, di Jakarta kebijakannya prosesnya panjang, tarik menarik, tapi sesudah tok diputuskan, semua menerima,"
jelas Anies.
merdeka.com
Anies juga mengaku tidak akan mudah disetir partai politik ketika menjadi presiden. Anies mengatakan, dalam bekerja akan menomorsatukan kepentingan umum. "Saya bekerja dengan menomorsatukan kepentingan umum. Kemudian memprioritaskan keadilan, bicara tentang akal sehat, common sense, itu dalam mengambil keputusan," ujar Anies. Menurut Anies, ketika mengambil keputusan itu bisa saja sama dengan partai politik. Namun, bisa juga berbeda. "Dan dalam mengambil keputusan itu bisa jadi saya sepandangan dengan partai politik, bisa jadi berbeda pandangan," katanya.
Meski pandangan Anies sama dengan partai, jangan diartikan bahwa hal tersebut salah. Karena partai juga berisi orang-orang yang punya aspirasi. "Jangan kita mengasumsikan bahwa kalau partai punya pandangan berarti salah. Partai itu juga berisi dengan orang-orang yang punya aspirasi," katanya. "Selama pandangan partai politik itu sejalan dengan kepentingan publik, sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan common sense, data, maka itu bukan suatu yang salah," tegas Anies.
Baginya yang penting soal independensi adalah mengambil keputusan secara obejektif. Karena mengambil keputusan secara obejektif adalah jalan yang benar.
"Dan bicara tentang independen, kita perlu garis bawahi, yang penting kita objektif, dan dari objektivitas itu ada keputusan yang benar," ujar Anies.
- Manusia Purba Gunakan Anak Panah Beracun Saat Berburu 54.000 Tahun Lalu, Mangsa Lebih Mudah Dilumpuhkan
- Mengenal Janis Rosalita Suprianto, Atlet Selam Kebanggaan Jawa Timur yang Dijuluki The Golden Mermaid
- Laparoskopi Bisa Jadi Pilihan untuk Atasi Masalah GERD
- Potret Mahalini Pulang Kampung ke Bali, Cantik Banget saat Buat Kue di Dapur & Ternyata Disusul Adik-adik Rizky Febian
- Momen IShowspeed Diberi Batik Dibilang Khas Malaysia, Langsung Cari Tahu Ternyata Asal Indonesia
- Ahda Bayhaqi
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
