Khofifah diberi gelar 'Ibu Petani Jawa Timur' oleh HKTI

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri undangan pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/6). Kepada para ribuan petani yang hadir, Khofifah mendorong kesejahteraan untuk petani.

Kehadiran Khofifah disambut para petani dari seluruh Jawa Timur yang hadir. Saat berada di podium, Khofifah dikenakan topi caping petani khas dari bambu. Hal tersebut dikatakan Ketua HKTI Jawa Timur, Ahmad Nawardi untuk menyambut sekaligus menobatkan mantan Menteri Sosial itu sebagai 'Ibu Petani Jawa Timur'.

"Hadir di tengah kita Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Kita nobatkan sebagai ibu petani Jawa Timur," kata Nawardi kepada ratusan petani dari 38 kota/kabupaten wilayah Jawa Timur melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6).

Orang lain juga bertanya?

Harapan para petani itu dijawab dengan sejumlah gagasan. Menurut Khofifah, petani pedesaan butuh bantuan agar bisa mendapatkan akses fasilitas subsidi pemerintah provinsi. Sehingga kelangsungan pertanian bisa berlangsung baik.

"Saudara kita petani desa perlu pendampingan. Saudara kita di samping hutan menanam padi. Padinya dihitung sebagai bagian produksi padi Jatim tapi mereka tidak bisa akses bantuan subsidi. Mereka membutuhkan uluran tangan kita butuh sapaan kita," kata Khofifah.

Khofifah menyebut saat ini sektor pertanian bisa menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan terutama daerah pedesaan. Saat ini kemiskinan di Jawa Timur di pedesaan mencapai 15,8 persen dan di kota hanya 7,7 persen.

"Kalau HKTI punya komitmen keberdayaan kepada petani. Ini adalah pikiran yang harus mendapatkan ruang untuk mewujudkanya," katanya.

Produk tani Jawa Timur, sejatinya punya potensi besar terhadap peningkatan ekonomi Jawa Timur. Namun, Khofifah menilai perlu stimulus dari pemerintah. Utamanya soal akses pemasaran produk tani yang dinilai masih menjadi kendala.

"Kewenangan kemampuan dari pemerintah untuk membangun konektivitas upaya-upaya penciptaan penyejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bisa membuka akses internasional. Kita bisa menginventarisir itu melakukan pemetaan untuk pemasaran," ujarnya. (mdk/rzk)