Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

dpd ri
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum
La Nyalla Coba Sahkan Tatib DPD RI Tanpa Kesepakatan, Ini Kata Pakar Hukum (©merdeka.com)

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti yang ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib) tanpa melibatkan kesepakatan bersama para senator.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Menurut Feri, Tata Tertib DPD RI yang di dalamnya mengatur soal mekanisme pencalonan pimpinan semestinya bisa melibatkan para senator baru yang terpilih di Pemilu 2024.

"Pimpinan DPD mestinya dipilih anggota anggota baru, dalam konteks itu maka peraturan tata tertib pemilihan juga harus disusun oleh anggota baru, tidak kemudian dikendalikan oleh anggota yang ada saat ini. Itu solusinya," kata Feri Amsari kepada awak media, seperti dikutip Minggu (21/7).



Feri menegaskan, menjadi tidak sehat ketika kepemimpinan DPD RI periode baru ditentukan oleh mereka yang lama. Apalagi, saat kepemimpinan di periode saat ini ketika La Nyalla dinilai tidak menjalankan kepemimpinannya dengan maksimal.

"Masa kemudian pemilihan DPD periode berikutnya ditentukan, diatur ruang politiknya oleh DPD yang berada saat ini, menurut saya itu tidak sehat," imbuhnya.

Feri mengatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa La Nyalla tidak betul-betul maksimal menjadi pemimpin DPD.
Dia mengingatkan, tugas pimpinan DPD RI berbeda dengan DPR RI. Sebab DPD RI hanya bertugas memimpin proses persidangan, tidak kemudian menentukan arah gerak dari kelembagaan.


"Karena DPD berbeda dengan DPR, DPD itu isinya adalah individu-individu yang merdeka, yang mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing," jelas Feri.

Maka dari itu, Feri mengingatkan para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihannya masing-masing. Maka dari itu, masing-masing memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tersebut. Mereka bergerak atas nama dan kepentingan sendiri, bukan partai.


"Jadi bukan dikendalikan oleh pimpinan lembaga negara apalagi ketuanya itu bergerak demi kepentingannya sendiri, nah ini jadi problematika yang membuat keributan itu," Feri menandasi.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPD pada Jumat (12/7) pekan lalu diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan La Nyalla.


Kondisi tersebut membuat sejumlah senator maju ke meja La Nyalla sebagai pemimpin sidang. Bahkan sempat terjadi momen berebut palu antara La Nyalla dan dengan senator di meja pimpinan DPD RI.

Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Masa Sidang V 2023-2024 pun berakhir buntu, penyempurnaan tata tertib DPD RI batal disepakati.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yan Muhardiansyah
Editor Yan Muhardiansyah
M
Reporter
    Muhammad Radityo Priyasmoro
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Sidang Nikah Polisi ini Bikin Ngakak, Rahasianya saat PDKT Dibongkar Calon Istri
Sidang Nikah Polisi ini Bikin Ngakak, Rahasianya saat PDKT Dibongkar Calon Istri

Sang pimpinan sidang nikah bahkan juga tak kuasa menahan tawa.

Trending
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru

Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.

DPD
Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim
Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi NTT di Labuan Bajo divonis bebas.

kasus korupsi
Ini Sosok Ayah dan Anak Dilantik Jadi Anggota DPRD Jateng 2024-2029
Ini Sosok Ayah dan Anak Dilantik Jadi Anggota DPRD Jateng 2024-2029

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara terbanyak.

DPRD Jateng
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.

Pileg 2024
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa
Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

LKPP
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli Bahuri Tersangka
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

pilkada serentak
Terima Aliran Dana dari SYL, Biduan Nayunda Berpotensi Terjerat TPPU
Terima Aliran Dana dari SYL, Biduan Nayunda Berpotensi Terjerat TPPU

Ali menyebut Nayunda dapat dikategorikan sebagai pelaku TPPU pasif.

Syahrul Yasin Limpo
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK
KY Tunggu Surat Resmi dari DPR Terkait Penolakan 12 Calon Hakim Agung
KY Tunggu Surat Resmi dari DPR Terkait Penolakan 12 Calon Hakim Agung

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Komisi Yudisial
NU Jateng Dukung Pemberian Izin Tambang dari Pemerintah Pusat Walau Belum Paham Mekanisme
NU Jateng Dukung Pemberian Izin Tambang dari Pemerintah Pusat Walau Belum Paham Mekanisme

Soal apa saja potensi tambang yang bisa digarap GP Anshor, ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh.

Tambang