Makna Serangan AHY Jelang 2024

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertubi-tubi mengkritik pemerintah di tengah dinamika politik jelang pilpres 2024. Perang urat syarat dimulai AHY dengan mengungkit sejumlah kebijakan penguasa yang dianggap merugikan rakyat.

AHY menyindir kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu dihina, kini justru ditiru pemerintah. Padahal, pada rezim SBY, bantuan tersebut dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

"Dulu di hina-hina BLT kita, 'apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY, dalam sambutan Rapimnas Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

"Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," sambungnya.

AHY juga mengungkap utang Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD 400,4 miliar atau setara Rp6.013,1 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per USD). Dia mengingatkan pemerintah untuk mencegah penggunaan utang yang terlalu besar.

Menurutnya, utang yang terlalu besar bakal membebani pemerintahan selanjutnya. Kondisi perekonomian nasional akan berbahaya.

Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ikut disorot oleh AHY. Dia menyindir pemerintah yang menggunakan alokasi APBN untuk proyek itu. Berbeda dengan janji awal yang tidak bakal mengambil satu persen pun uang negara untuk proyek itu.

Menurut AHY, nilai proyek kereta cepat Jakarta Bandung semakin membengkak. Skema perhitungannya juga berbeda dari awal. Dia menyarankan agar dalam membangun mega proyek harus melalui perencanaan matang.

Berikutnya, AHY mengungkap ada pasukan siber bayaran atau buzzer yang menyerang partainya secara sistematis dan masif. Bahkan, buzzer tersebut fitnah untuk membelokkan opini publik.

AHY merujuk itu dari riset gabungan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan University of Amsterdam, dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021.

AHY lalu bercerita ketika mengunjungi Deli Serdang Sumatera Utara, ada seorang mahasiswa mengejarnya. Ia mengadu merasa ketakutan terancam dijerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Lebih lanjut, dia mengutip hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik pada bulan Februari 2022 yang menunjukkan bahwa 62,9 persen masyarakat takut untuk menyatakan pendapat.

Selanjutnya, putra sulung SBY ini mengkritik penegakan hukum yang masih belum adil. Dia berkata, penegakan hukum masih tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan.

AHY lalu menyinggung tindakan obstruction of justice dan abuse of power dalam penegakan hukum. Menurut dia, masalah tersebut menjadi kegelisahan masyarakat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganalisis makna serangan AHY tersebut. Menurutnya, kritikan AHY menegaskan Demokrat adalah golongan oposisi yang bertentangan pemerintah.

Adi berpendapat, strategi serangan Demokrat ke pemerintah sudah mulai ditingkatkan. Terlihat dari AHY langsung yang tancap gas menyindir Presiden Joko Widodo.

"Menegaskan Demokrat oposan ke pemerintah. Sejak kemarin AHY aktif kritik jokowi. Demokrat strategi menyerangnya ditingkatkan. Selama ini yang sering pemerintah cuma elit PD saja. Sekarang AHY langsung yang ngegas ke Jokowi," kata Adi lewat pesan tertulis, Sabtu (17/9).

Tujuan dari serangan tersebut untuk mendulang simpati dari kelompok yang selama ini kecewa dengan rezim Jokowi. Kata Adi, hal itu bagian dari strategi politik untuk meraih keuntungan.

"Tentu Demokrat ingin mendulang simpati dari kelompok-kelompok kritis yang selama ini kecewa ke pemerintah. Dalam politik semua hal dikapitalisasi jadi insentif politik," kata Adi.