Masinton PDIP Minta Pansel Cari Pimpinan yang Bisa Ubah Cara Kerja KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu berharap, Panitia Seleksi (Pansel) KPK mencari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa mengubah cara kerja. Dia menilai, selama 17 tahun, lembaga antirasuah tersebut tidak ada perubahan sama sekali.
Penindakan kasus yang dilakukan KPK, kata dia, hanya menangani perkara ringan. Yang seharusnya, kata dia, pihak KPK bisa menangani kasus korupsi di atas Rp1 miliar.
"KPK itu sejak dibentuk sampai sekarang, sudah 17 tahun, semakin kemari itu kan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi kan enggak ada yang berubah," kata Masinton di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
-
Kenapa KPK bergerak? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bergerak untuk mengumpulkan bukti apakah fasilitas mewah yang didapatkan nanti Presiden Joko Widodo itu masuk dalam dugaan gratifikasi.
-
Siapa yang mengomentari kinerja KPK? “Saya kira pilihan Pak Presiden untuk melantik Pak Nawawi sudah sangat tepat. Karena sebagai mitra kerja KPK, saya sangat mengenal baik karakter beliau. Pak Nawawi orang yang memiliki integritas tinggi dan punya spirit pemberantasan korupsi yang tidak main-main.“ “Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,“ ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
-
Kapan KPU didirikan? Sejarah KPU dimulai pada tahun 1999, di mana KPU didirikan setelah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Di mana PPPK bekerja? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
"Itu-itu terus polanya, menindak, menindak dan itu bahkan secara jumlah kasus korupsi yang ditangani, perkaranya yang seharusnya di atas Rp1 miliar, malah jauh di bawah Rp1 miliar," lanjut Masinton.
Masinton yang juga politikus PDIP menjelaskan, saat ini kinerja KPK tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan sistem antikorupsi. Seharusnya menurut dia, penindakan tidak hanya dilakukan KPK saja tetapi bisa dilakukan kepolisian, Kejaksaan.
"KPK kan harus lebih sekadar menindak, karena dia punya kewenangan melakukan pencegahan. Dia bisa melakukan monitoring. Lembaga lain kan tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki KPK, cuma itu tidak dimaksimalkan KPK, dia cuma menindak jadinya, kerja KPK jadi kebablasan, menindak, sampai menindak perkara recehan, sampai ada istilah OTT recehan," papar Masinton.
Sebab itu, Masinton menilai pimpinan KPK yang baru harus berani. Serta dapat memperkuat institusi sendiri. Tidak hanya itu, menurut dia juga mampu memfungsikan pemeberantasan korupsi baik dalam aspek pencegahan, pembangunan sistem hingga menindak.
"Pimpinan KPK yang baru ke depan harus bisa melakukan penataan internal. Kemudian pimpinan KPK yang juga mau merevitalisasi kembali kerja pemberantasan korupsi yang tidak sesuai dengan UU KPK," kata Masinton.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pansel harus menyeleksi ketat agar pimpinan KPK terpilih tegas memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca SelengkapnyaTrenggono hanya menjelaskan perihal peristiwa kejadian korupsi pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaKPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca Selengkapnya