Menteri Yuddy berpesan Bupati Karawang terpilih tak mengobral sawah
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menitip pesan kepada para calon kepala daerah di Kabupaten Karawang. Utamanya supaya tidak memberikan izin alih fungsi lahan sawah.
Yuddy menginginkan Bupati dan Wakil Bupati Karawang mendatang harus bisa mempertahankan daerah itu sebagai lumbung padi nasional. Sehingga tidak mudah memberikan izin kepada pengembang menjadikan lahan produksi beralih fungsi, seperti pengembangan perumahan. Untuk itu Yuddy meminta agar Karawang bisa menjadikan sawah sebagai aset daerah.
"Kepala daerah terpilih nanti, jangan mudah memberikan perizinan kepada pengembang, terlebih jika di atas lahan produktif. Sawah itu harus jadi aset daerah, agar Karawang tetap menjadi lumbung padi nasional," kata Yuddy saat memantau Pilkada di Karawang, Rabu (9/12).
-
Mengapa Lumbung Pangan penting? Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan.
-
Kenapa Kementan mendorong Manokwari jadi lumbung pangan? Menurut Wamentan, luasan lahan pertanian di Manokwari yang mencapai 3.000 hektar lebih dengan penduduk lebih dari 197 ribu jiwa sangat efektif berproduksi baik.
-
Bagaimana cara Kementan mewujudkan Manokwari sebagai lumbung pangan? 'Kita juga berupaya mewujudkan swasembada daging dan pengembangan pisang di Distrik Tanah Rubuh sehingga perekonomian dapat meningkat,' ujarnya.
-
Dimana Lumbung Pangan dibangun? Lewat inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura, sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan.
-
Siapa yang mendorong Manokwari jadi lumbung pangan? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi melakukan padi di Kabupaten Manokwari dan mendorongnya menjadi lumbung pangan di Provinsi Papua Barat.
-
Kenapa swasembada pangan penting bagi Indonesia? 'Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,' ucap Prabowo kepada para pembantunya itu.
Yuddy juga menyatakan, Jawa Barat merupakan tolak ukur pelaksanaan Pilkada. Sebab, tatar Pasundan mempunyai penduduk paling banyak, pendidikan masyarakatnya relatif tinggi, dan sangat dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta. Maka dari itu, keberhasilan Jawa Barat dalam menggelar Pilkada menjadi patokan pelaksanaan Pilkada di daerah lain.
"Jawa Barat merupakan barometer nasional, karena memiliki jumlah penduduk paling banyak dengan tingkat partisipasinya tinggi, pendidikan masyarakatnya tinggi, serta sangat dekat dengan Ibu Kota. Maka jika Jabar lancar, maka daerah lain akan sama," ujar Yuddy.
Yuddy juga kembali mengulang pernyataan bakal memberi sanksi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kegiatan politik.
"Tidak ada aparatur yang nekad, terlibat dalam politik. Kalau ada pasti akan saya jewer," tutup Yuddy.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.
Baca SelengkapnyaSyaikhu menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami persoalan yang dihadapi oleh para petani
Baca SelengkapnyaSBY juga akan berusaha menambah suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, meskipun wilayah tersebut dikuasai oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaTerlebih BMKG menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9)
Baca SelengkapnyaBupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan terimakasih atas perhatian dan dukungan jajaran kementan terhadap sektor pangan di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMegawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memastikan panen padi tetap berjalan di sejumlah lokasi dan produksi padi nasional maksimal.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaBanyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaYandri menyampaikan, hal tersebut perlu dilakukan karena dana desa merupakan amanat Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya