Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto

JK menyebut di zaman Soeharto, sistem demokrasi berubah menjadi otoriter.

jusuf kalla
Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto (©merdeka.com)

Di zaman Soeharto, sistem demokrasi berubah menjadi otoriter.

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto

Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla (JK) menilai gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto. Gaya yang dimaksudnya itu yakni terkait pelaksanaan sistem demokrasi. "Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter," kata JK di kompleks Parlemen, Senin (31/7).

Rekomendasi Beritauntuk kamu
JK lantas membandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini.

JK lantas membandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini. "Sekarang juga begitu kelihatannya setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam, berbagai masalah," sambungnya.

Oleh sebab itu agar menjaga demokrasi tetap berada dalam jalurnya, Undang-Undang Dasar (UUD) mengatur batasan kepemimpinan seorang presiden dan wakil presiden selama dua periode.

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto

"Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh dua kali (periode), tidak boleh lebih. Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos, karena itu (konstitusi) UUD," ujarnya.

Selain itu, JK yang juga Wapres ke-12 ini juga menyinggung masa kekuasaan presiden pertama Soekarno hingga sampai tahun 1950.

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
Kemudian, setelah itu baru terbentuk pemerintahan parlementer yang mana setiap saat pemerintah tergantung pada parlemen.

Kemudian, setelah itu baru terbentuk pemerintahan parlementer yang mana setiap saat pemerintah tergantung pada parlemen.

"Pada tahun setelah 50 (1950) baru terbentuk pemerintahan yang berbentuk parlementer. Artinya setiap saat pemerintah tergantung parlemen, pemerintahan bisa jatuh bangun setiap enam bulan. Sampai pada tahun 57 (1957) barulah demokrasi presidensial setelah kembali ke UUD 45," pungkasnya.

Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
N
Reporter
    Nur Habibie
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Ini Perbandingan Kenaikan Gaji PNS dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Siapa Paling Besar?
Ini Perbandingan Kenaikan Gaji PNS dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Siapa Paling Besar?

Berikut ini perbandingan kenaikan gaji PNS dari masa ke masa yang dirangkum merdeka.com.

Gaji PNS Naik
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024
Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024

Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.

Pemilu2024
PAN Bela Jokowi Disamakan JK Semakin Mirip Pemerintahan Soeharto: Tak Ada Ditangkap dan Diculik
PAN Bela Jokowi Disamakan JK Semakin Mirip Pemerintahan Soeharto: Tak Ada Ditangkap dan Diculik

PAN mempertanyakan tolak ukur JK membandingkan kepemimpinan Jokowi dan Soeharto.

Partai Amanat Nasional
Jokowi Heran Banyak Penemuan Aneh: Jam Tangan Tenaga Keringat, Ini Apa?
Jokowi Heran Banyak Penemuan Aneh: Jam Tangan Tenaga Keringat, Ini Apa?

Jokowi mengatakan, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi pada tahun 2030.

Presiden Jokowi
Disebut Plonga Plongo dan Tolol, Jokowi: Saya Sedih Budaya Santun Mulai Hilang
Disebut Plonga Plongo dan Tolol, Jokowi: Saya Sedih Budaya Santun Mulai Hilang

Menurut Jokowi, kebebasan dan demokrasi di negeri ini malah digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.

Sidang Tahunan MPR
Jokowi Dorong Hilirisasi Agar RI Tak jadi Bangsa Pemalas: Ini akan Berbuah Manis
Jokowi Dorong Hilirisasi Agar RI Tak jadi Bangsa Pemalas: Ini akan Berbuah Manis

Jokowi tak ingin Indonesia hanya menjual bahan mentah tanpa nilai tambah.

hilirisasi
Kesaksian Juru Kunci: Prabowo, Ganjar dan Anies Ziarah ke Makam Soeharto
Kesaksian Juru Kunci: Prabowo, Ganjar dan Anies Ziarah ke Makam Soeharto

Juru kunci makam keluarga Presiden RI kedua, Jenderal Soeharto, Sukirno menceritakan, ada 3 bakal calon presiden (bacapres) telah mengunjungi Astana Giribangun

Anies Baswedan
Kapan Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir dan Jadi Rakyat Biasa?
Kapan Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir dan Jadi Rakyat Biasa?

Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi akan segera berakhir. Total dua kali Jokowi terpilih sebagai presiden.

Presiden Jokowi
CEK FAKTA: Hoaks Dosen Pembimbing Jokowi di UGM Jadi Buronan
CEK FAKTA: Hoaks Dosen Pembimbing Jokowi di UGM Jadi Buronan

Unggahan berdurasi 4 menit 33 detik itu sudah memperoleh 141.000 tayangan dan 3.200 komentar.

Cek Fakta
Nasib WHOOSH, Kereta Cepat Indonesia Divonis Tak Bakal Untung Sampai Kiamat
Nasib WHOOSH, Kereta Cepat Indonesia Divonis Tak Bakal Untung Sampai Kiamat

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah diresmikan Presiden Jokowi. APBN ikut menanggung biaya pembangunannya.

Kereta Cepat
Bicara Perubahan, Anies Singgung Ahok dan Jokowi
Bicara Perubahan, Anies Singgung Ahok dan Jokowi

Anies berpesan, bagi yang khawatir terkait perubahan ketika dirinya menjadi calon presiden, bisa melihat rekam jejaknya di Jakarta.

Jokowi
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta
Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

KPK