PAN: MK sudah tepat tolak uji materi Yusril soal syarat capres

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/3) lalu, menolak gugatan Yusril Ihza Mahendra terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengemukakan, penolakan diambil setelah majelis konstitusi menilai diktum permohonan Yusril tidak tepat.

Ia menyebutkan, dalam uji materinya, Yusril mempersoalkan pasal 3 ayat 4, dan pasal 9 tentang presidential threshold, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 terkait jadwal pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) tiga bulan setelah pemilihan legislatif.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Tjatur Sapto Edy menyambut baik keputusan MK tersebut dengan mengatakan bahwa urusan ambang batas pencalonan presiden adalah ranah legislasi. "Biarlah untuk urusan PT, itu berada pada ranah legislasi, DPR. MK sudah tepat menolak penghapusan PT," kata Tjatur yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta Senin (24/3).

"PAN akan berkoalisi dengan partai apa saja, dan penentuan akan berkoalisi dengan partai apa tergantung dan menunggu hasil pemilu legislatif," ujar Tjatur.

MK berpegang pada putusan sebelumnya, Pemilu serentak tetap dilangsungkan pada 2019, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang sebagai kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy).

Dengan penolakan tersebut, maka persyaratan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden, 9 Juli 2014, tetap harus memperoleh minimal 20 persen kursi DPR, atau mendapat suara sah secara nasional 25 persen dalam pemilu legislatif 9 April 2014.