PDIP bakal pecat kader minta mahar politik untuk calon kepala daerah

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan, partainya tidak sama sekali meminta mahar agar surat rekomendasi pencalonan calon kepala daerah cepat dikelurkan oleh DPP PDIP. Menurut Hasto, sanski tegas bakal diberikan jika kadernya kedapatan meminta mahal pada calon kepala daerah.

"Kalau dari PDIP boleh dicek dalam peraturan partai kami. Kami tidak pernah meminta mahar. Tidak pernah memperjualbelikan rekomendasi dan itu diatur bahkan kader partai bisa diberi saksi pemecatan, tetapi kami meminta para calon untuk waspada," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Hasto mengatakan, dalam mengeluarkan surat rekomendasi tidak bisa sembarangan. Sebab, hal ini menyangkut langkah selanjutnya untuk menyusun strategi untuk memenangkan calon kepala daerah yang maju.

"Semangat gotong royong yang kami harapkan mampu mengurangi biaya politik dan dengan demikian calon tidak terjebak pada investor politik," katanya.

"Kerena semangat gotong royonglah yang kami tonjolkan dengan demikian PDIP, pilkada bukan berhenti masalah calon tapi pilkada bicara bagaimana kalau menang, pemerintahannya yang pro rakyat," tukasnya.

Sebelumnya, kasus mahar ini mencuat karena Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku pernah diminta duit mahar Rp 10 miliar agar rekomendasi pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 dikeluarkan DPP Partai Golkar. Dedi tidak menyebutkan pihak yang dimaksud tersebut.

"Dengan tegas dia katakan kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi saat berorasi di hadapan ratusan kader Partai Golkar Jabar di kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9).

Dedi menegaskan tokoh yang dimaksud bukan kader DPP Partai Golkar. Namun diakuinya tokoh itu memang memiliki kedekatan dengan petinggi partai berlambang pohon beringin. "Saya katakan yang meminta itu bukan pengurus Golkar, hanya seorang tokoh biasa yang merasa dekat dengan Golkar," tegasnya.

Bupati Purwakarta itu mengaku menolak praktik transaksional demi tiket Pilkada Jabar. Sebab, Partai Golkar memiliki mekanisme dalam pencalonan kepala daerah. Dedi pun tinggal menunggu instruksi saja, karena sebelumnya namanya disebut sebagai calon kuat.

"Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon," jelasnya.

Dalam pandangannya, yang terjadi dalam Pilgub Jabar khususnya di tubuh Golkar menjadi pemicu agar kader di semakin solid. Ini tidak lepas juga dari beredarnya rekomendasi DPP Partai Golkar tentang pengusungan Ridwan Kamil. "Jangan orangJakarta yang menentukan nasib Jawa Barat," katanya.