PDIP usul PAN dikeluarkan koalisi, Zulkifli telepon Hasto dan Puan

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Partai Amanat Nasional (PAN) dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintah. Alasannya, partai yang didirikan Amien Rais ini kerap berseberangan dan tidak satu visi dengan partai koalisi lainnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan langsung mengonfirmasi kabar usulan tersebut. "Aman aman saja. Kemarin saya teleponan dengan Pak Hasto dengan Mbak Puan, lancar lancar saja, baik baik," ujar Zulkifli saat ditemui di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Sejalan dengan usulan tersebut, isu reshuffle kabinet pun kembali muncul ke permukaan. Zulkifli menyerahkan perombakan kabinet pada Presiden Jokowi. Termasuk jika nantinya kadernya di kabinet yakni Asman Abnur harus tergusur dari jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Orang lain juga bertanya?

"Itu kan hak presiden, ya terserah beliau. Hak penuh prerogatif presiden, kita koalisi nggak urusan kabinet, kabinet urusannya Pak Jokowi," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Begitu pula dengan Perppu Ormas. Disaat partai-partai pendukung pemerintah mendukung Perppu Ormas, namun PAN memiliki sikap berbeda.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7). (mdk/noe)