Pilkada Tetap Digelar Saat Pandemi, Ganjar Usul Mekanisme e-Voting
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mulai 15 Juni. Artinya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu akan tetap digelar di tengah kondisi pandemi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengatakan siap untuk menggelar Pilkada serentak itu. Meskipun, harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut.
"Intinya kami siap semuanya. Hanya mungkin yang perlu disiapkan dengan lebih matang adalah SOP yang mesti dilakukan, mulai tahapan awal sampai tata cara pencoblosan," kata Ganjar ditemui di kantornya, Selasa (9/6).
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya.
-
Bagaimana proses Pilkada dilakukan? Pilkada artinya adalah suatu proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pilkada dilaksanakan secara berkala dan melibatkan pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.
Ganjar mengatakan, proses Pilkada saat ini memang harus berbeda. Ada banyak rutinitas yang diubah, misalnya cara kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa besar, melainkan menggunakan medsos dan platform digital lainnya.
"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting. Hari ini sebenarnya saatnya kita pakai e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang. Namun, harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," terangnya.
Dirinya ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan e-voting digunakan saat Pilkada berlangsung. Dengan mekanisme itu, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara, karena dimanapun dia berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.
"Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya pengen ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," terangnya.
Disinggung terkait penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung nanti, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan. Namun dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu.
Pasalnya, pandemi covid-19 ini memaksa semua daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah. Perlu dievaluasi bersama, apakah daerah-daerah itu masih ada anggaran untuk pilkada atau tidak.
"Kalau tidak ada, maka urutannya bagaimana, apakah dibantu dari provinsi, pusat atau bagaimana. Soal ini sedang dibahas oleh KPU, Kemendagri dan Bawaslu. Namun intinya kami siap, kami akan bantu dan dorong Kabupaten/Kota untuk hal ini," tutupnya.
Sekadar diketahui, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 rencananya akan tetap digelar tahun ini. Di Jawa Tengah, ada 21 Kabupaten/Kota yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Wilayah yang bakal menggelar Pilkada tersebut adalah Kabupaten Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri dan Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk Kota ada Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang dan Kota Surakarta.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaTerdapat aturan pembatasan jumlah pemilih per TPS Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPilkada dan Pemilu serentak memiliki beberapa perbedaan mendasar.
Baca SelengkapnyaPilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada dilakukan untuk memilih wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyinggung drama korea atau drakor yang berkaitan dengan demokrasi.
Baca SelengkapnyaGanjar minta kepala daerah ingin berkampanye segera ajukan cuti
Baca SelengkapnyaDalam konsolidasi itu, Ganjar mengarahkan pada hal yang sifatnya muktiteknis
Baca SelengkapnyaSetiap Pilkada menghadirkan berbagai dinamika politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKalau kita sudah tertib ikut aturan, kita sudah disiplin, masih dilarang-larang, tabrak," tegas Ganjar
Baca SelengkapnyaDoli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 mengukir sejarah baru dalam Pemilu di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.
Baca Selengkapnya