Mendagri Nilai Pilkada 2024 jadi Sejarah Baru Pemilu di Indonesia, Apa Alasannya?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 mengukir sejarah baru dalam Pemilu di Indonesia.
Mendagri juga tidak menampik penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia.
Mendagri Nilai Pilkada 2024 jadi Sejarah Baru Pemilu di Indonesia, Apa Alasannya?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada 2024 mengukir sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
"Saya meng-highlight bahwa pilkada ini adalah pilkada yang pertama kali dalam sejarah bangsa kita, dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia," kata Tito saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dipantau secara daring dari Jakarta dilansir Antara, Selasa (9/7).
Mendagri mengungkapkan belum pernah ada keserempakan masa jabatan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota secara paralel atau lima tahunan.
Oleh karena itu, keserempakan masa jabatan ini mulai dipotong dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang.
Kemudian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kedua aturan itu mengamanatkan agar pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada tahun 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Selain itu, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024.
Menurut Tito, keserempakan ini memiliki filosofi agar terdapat harmonisasi pemerintahan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota karena pilkada baru ada saat zaman reformasi.
"Filosofinya adalah agar ada harmonisasi pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang selama ini kita tahu zaman orde baru tidak ada pilkada. Pilkada ada zaman reformasi," jelasnya.
Mendagri juga tidak menampik penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa ini meski pernah menyelenggarakan pilkada terbesar tahun 2020. Kendati demikian, Tito meminta agar Pilkada Serentak 2024 tidak dianggap remeh.
"Kalau melaksanakan pilkada secara sektoral yang terbesar misal 270 (juta penduduk) pada tahun 2020 sudah, tetapi tantangan tersendiri sehingga meskipun kita punya pengalaman, kita jangan underestimate atau menganggap remeh," ujar Tito.
- OJK Minta Bank Segera Blokir Rekening yang Diadukan Nasabah Terlibat Judi Online
- Pelamar Sulit Akses E-materai, Puan Minta Pemerintah Permudah Syarat Daftar CPNS
- LG Bakal Pamer Teknologi AI di Jerman
- Tiga Hari Jelang Pembukaan PON, Listrik di Aceh Alami Gangguan
- Psikolog Bocorkan Kiat Bagi Orang Tua Mengedukasi Anak untuk Cegah Pelecehan Seksual
-
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Berita Terpopuler
-
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Jokowi soal RS Kemenkes Makassar: Peralatannya Tak Kalah dengan Singapura dan Amerika
merdeka.com 06 Sep 2024 -
RS Kemenkes Makassar Diresmikan, Jokowi Tak Ingin Warga Berobat ke Luar Negeri
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Jokowi Bakal Berkantor di IKN Mulai 10 September 2024
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Kunjungi Pasar Soponyono di Surabaya, Jokowi: Inflasi Pangan Terkendali dengan Baik
merdeka.com 06 Sep 2024
