PKS dan Demokrat Serahkan Dukungan ke Akhyar-Salman di Pilkada Medan
Merdeka.com - Koalisi PKS-Partai Demokrat pada Pilkada Medan mencapai tahap baru. Setelah Partai Demokrat yang menyatakan dukungan beberapa hari lalu, hari ini, Kamis (3/9) sore, giliran PKS yang menyerahkan surat keterangan rekomendasi kepada Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi, sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.
Akhyar saat ini menjabat Plt Wali Kota Medan. Sebelumnya dia merupakan kader dan pengurus PDIP di Sumut, dikabarkan lompat pagar ke Partai Demokrat, setelah partainya memilih menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Sementara Salman Alfarisi merupakan kader PKS. Saat ini dia menjabat Wakil Ketua DPRD Medan.
“DPP PKS telah mengeluarkan rekomendasi dan sekaligus surat model B1KWK dan kemarin Ustadz Salman Alfarisi langsung menerima dari Ketua Umum Partai Demokrat Pak Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Akhyar seusai mendapatkan rekomendasi dari PKS.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa ketua umum PKB? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat Ketua Umum PKB.
-
Siapa yang menjadi Ketua Umum PKB? PKB telah menggelar muktamar pada 24–25 Agustus 2024 di Bali dan mengamanahkan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB, serta menyepakati Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Apa PPK pemilu itu? PPK pemilu adalah singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan segala kegiatan terkait pemilihan umum di tingkat kecamatan, termasuk mengatur pemilihan anggota DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur.
-
Apa yang dipertimbangkan PKB untuk Pilgub DKI? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta.
Surat rekomendasi model B1KWK untuk Akhyar-Salman diserahkan di kantor DPW PKS Sumut, Jalan Kenanga Raya, Medan. Dengan diserahkannya dokumen itu, pasangan ini setidaknya telah mengantongi 2 dukungan partai yang menguasai 11 kursi di DPRD Kota Medan. Tujuh kursi milik PKS dan 4 kursi dikuasai Partai Demokrat.
“Jadi lengkap sudah dua partai, partai PKS dan Partai Demokrat mengusung Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi,” sebut Akhyar.
Dia mengatakan, mereka rencananya mendaftar ke KPU Medan pada Sabtu (5/9) pagi. ”Rencananya dari Lapangan Merdeka kami akan bersepeda ke KPU Medan,” tegas Akhyar.
Pasangan Akhyar-Salman hampir dipastikan akan menghadapi Bobby Nasution-Aulia Rahman. Pasangan ini menguasai dukungan hampir semua partai, kecuali PKS dan Partai Demokrat.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surat rekomendasi itu, diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPPP memberikan SK Rekomendasi model B1KWK kepada Andra Soni-Dimyati Natakusumah, di Jakarta Selatan, Minggu (25/8) malam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Haru Suandharu mengatakan, dengan diterbitkan SK untuk Kota Depok maka dapat dikatakan aman.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Dua Mobil dan Motor Mahal Milik SYL yang Disembunyikan
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaPenghentian itu tertuang dalam Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK.
Baca Selengkapnya