PPP Kasih Syarat, PAN Tegaskan Tiga Ketum KIB Berpeluang Jadi Capres

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menentukan siapa calon presiden yang bakal diusung dalam Pemilu 2024. Namun PPP mensyaratkan, capres KIB harus kader partai politik.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, seluruh ketum parpol KIB berpeluang menjadi calon presiden (Capres). Mereka adalah Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa.

"Di KIB semua ketua umum partai politik berpeluang yang sama untuk dicalonkan di pilpres 2024. Ada Bang Zulkifli Hasan (PAN), Pak Airlangga (Golkar), dan Bang Suharso (PPP)," kata Viva saat dihubungi wartawan, Rabu (27/7).

Viva menegaskan, ada saatnya nanti KIB mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan nantinya bakal dilakukan secara musyawarah. Terlebih, peluang parpol lain gabung masih sangat terbuka.

"Belum diputuskan siapa yang akan dicalonkan KIB. Nanti bila tiba masanya KIB akan memutuskan paslon secara musyawarah mufakat, aklamasi, tidak voting," katanya.

Sementara terkait pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang sempat menyinggung Erick Thohir dan Anies Baswedan di acara BP PAN, dia menilai, bukan berarti KIB bakal mengusung Anies-Erick.

"Nanti akan kita ikuti bagaimana dinamika politiknya. Semakin banyak paslon akan semakin banyak alternatif pilihan bagi rakyat untuk memilih," ujar dia.

Viva menambahkan, tidak menutup peluang juga KIB mendekati tokoh lain di luar KIB. Semua kemungkinan masih bisa terjadi sebelum pendaftaran capres-cawapres ditutup oleh KPU nantinya.

"Semua bakal calon yang berasal dari luar KIB saat ini dekat dengan PAN. Ada Mbak Puan, Mas Erick, Kang Emil, Mas Ganjar, Bude Khofifah, dan Mas Anies," ujar Viva.

Syarat PPP

Menurut dia, keputusan KIB tidak dapat ditentukan oleh PAN sendirian. Nanti akan ditetapkan oleh KIB secara bersama.

"Penetapan paslon di KIB tidak akan menjadi faktor perusak kesolidan dan kekompakan KIB," tegas Viva.

Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.

"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.

Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.

"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.

"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.