Puan soal Andika-Hendi Kalah di Pilkada Jateng Versi Quick Count: Kami Sudah Berusaha Maksimal
Puan mengatakan, PDIP sudah berusaha maksimal agar Andika-Hendi mendapat hasil positif di Pilgub Jateng.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menanggapi kalahnya perolehan suara hasil hitung cepat pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP dari pasangan usungan KIM Plus, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Puan mengatakan, PDIP sudah berusaha maksimal agar Andika-Hendi mendapat hasil positif di Pilgub Jateng.
"Kita sudah mengevaluasi konsolidasikan kita sudah berusaha secara maksimal ya. Namun, rakyat Jawa Tengah sudah memilih gubernur dan wagubnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).
Meski tumbang di Pilgub, Puan merasa Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng atau basis PDIP. Hal ini berkaca dari kemenangan PDIP pada Pilkada tingkat kabupaten/kota di Jateng.
"Alhamdulillah dari 35 kabupaten kota PDIP berhasil memenangkan dari hasil penghitungan suara sementara 19 kabupaten kota yang dimajukan itu kader. Jadi silakan menilai apakah PDIP di Jateng masih bisa bertahan atau tidak," ucapnya.
Puan menambahkan, PDIP terus melakukan evaluasi untuk menghadapi pemilu-pemilu selanjutnya.
"Evaluasi diteruskan, selalu diteruskan dan dilakukan terus menerus untuk memperbaiki ke dalam partai," pungkasnya.
Puan soal Isu Partai Cokelat
Puan meminta para pihak melaporkan bukti soal isu adanya 'Partai Cokelat' atau Parcok ikut cawe-cawe di Pilkada 2024. Dia pun mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan bukti keterlibatan Parcok.
"Jika ada bukti kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan," kata Puan.
"Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut," katanya.
Puan lalu ditanya soal kemungkinan Fraksi PDIP sedang mendalami untuk melaporkan dugaan keterlibatan Parcok cawe-cawe di Pilkada. Dia menyatakan, hal itu bukan urusan satu atau dua fraksi di DPR karena sudah menyangkut urusan nasional.
"Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan," ucapnya.
